Mengenal Polemik Pendirian Ponpes Al-Zaytun Pada Masa 12 Tahun Lalu

VIVA Jabar - Keberadaan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun sudah menjadi bahan polemik sejak dahulu. Khususnya, di masa Kepemimpinan Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh.

Melansir dari viva.co.id, dahulu Menteri Pendidikan Nasional M Nuh pernah menjelaskan bahwa Universitas Al Zaytun belum memiliki izin. 

Sejak 2004, kata Dia, Yayasan Pesantren Indonesia memang telah mengajukan permohonan izin operasional. Namun demikian, Kementerian Pendidikan belum menerbitkan izin itu karena ada persyaratan yang belum dipenuhi. 

"Kemendiknas tidak mengakui eksistensi Universitas Al Zaytun yang menurut Yayasan Pesantren Indonesia telah berdiri sejak tahun 1999," kata Nuh saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu 25 Mei 2011 dilansir dari viva.co.id

Menteri M. Nuh menyebutkan, rentang 2009-2011, kementeriannya telah melakukan evaluasi terhadap usul pendirian universitas itu. 

Walhasil, saat Kementerian minta akta pendirian, Yayasan Pesantren Indonesia belum sesuai ketentuan UU Yayasan (UU No 16 tahun 2001) dan berkas usulan belum lengkap. 

"Universitas Al Zaytun belum memiliki izin," katanya.

Dikatakan Nuh, pengelola yayasan saat itu telah meminta maaf atas kesalahannya menerima mahasiswa. 

"Dan melakukan pembelajaran tanpa izin," ujarnya. 

Sementara, Ketua Komisi X DPR yang saat itu diketuai oleh Utut Adianto mendesak Mendiknas untuk mengambil langkah sesuai ketentuan undang-undang. Terkait tidak ada izin yang dimiliki Universitas Al Zaytun. 

Utut Adianto juga mendorong Kementerian Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Menteri Agama, Suryadharma Ali, terkait persoalan ini. Sebab, kata Utut, ada informasi penerapan kurikulum di MTs dan MA Al Zaytun tidak sepenuhnya mengacu ketentuan UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berbeda dengan M. Nuh, Menteri Agama yang saat itu diketuai Menteri Agama, Suryadharma Ali menilai, pihaknya tidak menemukan penyimpangan pendidikan di Ma'had Al-Zaytun (MAZ). 

Menurutnya, Al Zaytun adalah salah satu model lembaga pendiddikan agama alternatif yang menerapkan school based management - mandiri dalam mengelola sumber dana dan menggalang partisipasi masyarakat. 

Namun, keterangan Menag, Suryadharma Ali dikritik oleh Ketua MUI, Amidhan. Amidhan mengatakan, berdasarkan hasil penelitian MUI, ditemukan ada kaitannya antara Al Zaytun dengan NII. 

Amidhan menyebutkan, dari hasil penelitian itu, ada tiga kesimpulan; keterkaitan itu bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan.

"Hasil penelitian kami, di sana (Al Zaytun) ada lingkaran dalam dan ada lingkaran luar. Kalau hanya ke sana bertamu, yang menerima hanya dari lingkaran luar," kata Ketua MUI Amidhan. 

Ia menyayangkan kesimpulan yang ditarik Menteri Agama hanya berdasar kunjungan formal. 

"Kalau kunjungan seperti itu sudah pasti tidak ada masalah. Kalau hanya sekedar menyelamatkan Al Zaytun tidak ada masalah. Namun untuk mengatakan tidak ada kaitannya dengan NII, itu kesimpulan sederhana," jelas Amidhan.