Dianggap Tak Merakyat, Madura Communicate Minta Mahkamah Kehormatan Dewan Evaluasi Willy Aditya
- Berbagai Sumber
"Secara regulatif kita kenal sebagai kode etik. Kita punya MKD sebagai instrumen mengevaluasi code of conduct DPR yang cacat," kata Haidar.
Selain itu, Haidar mengingatkan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurutnya, MKD harus teliti dalam melaksanakan tugas.
"Meski dibentuk oleh DPR sendiri, MKD harus independen. MKD punya tugas dan wewenang untuk mengevaluasi anggota DPR yang bermasalah secara code of conduct atau kode etik," tegasnya.
Diakhir, Direktur Madura Communicate tersebut menuturkan, akan segera menindaklanjuti hasil identifikasinya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dalam waktu dekat.
"Kami di Madura Communicate punya SDM dari berbagai latar belakang, pendidikan, hukum, ada lulusan Fisip dan lainnya. Kami akan tuliskan surat resmi dan hasil kajian kami, verifikasi, identifikasi atau temuan kami terhadap saudara Willy Aditya yang tak pernah turun dapil. Kami akan kirimkan suratnya nanti ke MKD agar oleh MKD dibawa ke sidang etik DPR RI," pungkasnya.
