Tolak Politik Dinasti, Sivitas Akademika Universitas Andalas Minta Jokowi Bersikap Netral

Jabar –Bergabung dengan petisi Bulaksumur dari Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Sivitas Akademika Universitas Andalas mengeluarkan manifesto untuk penyelamatan bangsa dari ancaman politik dinasti dan pelemahan demokrasi.

Dalam manifesto yang diterima redaksi pada Jumat (2/2), Sivitas Akademika Universitas Andalas yang terdiri dari guru besar, dosen dan mahasiswa menyatakan tekad bulat untuk mengembalikan peran mulia Perguruan Tinggi sebagai penjaga nilai-nilai dan benteng moral kebaikan serta keadilan.

Manifesto tersebut juga mengkritik adanya “oligarki baru” melalui politik dinasti yang kini ramai disoroti. Mereka menilai bahwa politik dinasti merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

"Di tengah-tengah gejolak politik saat ini, upaya merusak demokrasi dan kekerasan budaya terlihat nyata. Bau busuk kelahiran "oligarki baru" melalui politik dinasti semakin kuat tercium. Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat Kementerian hingga Kepala Desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi," isi manifesto untuk penyelematan bangsa.

Manifesto tersebut juga menyoroti Presiden, yang seharusnya menjadi pemimpin yang etis, malah terlihat melanggar peraturan perundang-undangan tanpa rasa bersalah. 

"Kami menegaskan bahwa Indonesia bukanlah kerajaan, dan Presiden bukanlah seorang Raja yang bisa mewarisi kekuasaan kepada Putra Mahkota. Etika kenegarawanan dan ketidakberpihakan harus menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi," lanjut keterangan tersebut.

Untuk itu, civitas academica Universitas Andalas, menyatakan: