Moeldoko Murka Disebut Becking Kasus Panji Gumilang, Emang Gua Preman Apa?

VIVA Jabar - Mantan Panglima TNI, Moeldoko buka suara terkait isu yang menyeret-nyeret dirinya terlibat pemberi backing dalam pusaran dugaan kasus pidana Panji Gumilang. Moeldoko secara tegas membantah habis-habisan terhadap pihak yang menggoreng isu tersebut. 

“Jangan macam-macam, mantan Panglima dibilang beking. Emang gua preman apa? Enggak bener ini, saya juga bisa marah. Saya bisa marah gitu,” kata Moeldoko dilansir dari viva.co.id

Moeldoko mengakui pernah berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Zaytun selama dua kali, baik saat menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi maupun Kepala Staf Presiden. 

Namun demikian, itu hanya sebatas komunikasi politik dan publik. Tak lebih dari itu. Oleh karenanya, ia memastikan tak pernah berkomunikasi dengan Panji Gumilang selaku Pendiri Al-Zaytun setelah 2 kunjungan tersebut. Terlebih, di saat Panji Gumilang tengah menghadapi proses hukum di Bareskrim Polri. 

“Enggak (komunikasi), ntar aku komunikasi dengan Panji Gumilang dibilang intervensi. Biar saja berjalan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), Imam Suprianto menyebut-nyebut nama Moeldoko saat hadir dalam program 'Catatan Demokrasi tvOne' pada Selasa (20/6/2023) lalu. 

Dimana selain, dugaan adanya keterlibatan pak 'kumis', Imam juga menyinggung nama Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko. Menurutnya saat ini Moeldoko sedang memiliki kedekatan dengan Panji Gumilang.

"Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, itu seorang Kepala Staf Kepresidenan, Pak Moeldoko. Saya sangat menyayangkan sekali, Pak Moeldoko masih membangga-banggakan kemarin itu," katanya.

Imam juga mengaku sempat mendapat informasi bahwa Moeldoko diduga memberi akses kepada Panji Gumilang untuk mendapat bantuan hukum.

"Bahkan saya dapat informasi, Pak Moeldoko ini yang membuka akses, kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri. Itu tinggal telepon saja," ucapnya.

Hal itu dibuktikan, kata Imam, pada saat masyarakat melakukan demo di pondok pesantren Al Zaytun. Polisi yang menjaga demo tersebut kurang lebih sekitar 1.500 personel. Menurut Imam, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menyiagakan personel kepolisian yang berjumlah ribuan itu.

"Kemarin pas saat demo, masyarakat awalnya kan mau kerahkan 3.000, namun hanya ratusan dulu karena ingin lihat reaksinya Al Zaytun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga coba. Berapa miliar dia harus bayar itu?" pungkasnya.