Kasus Kecurangan PPDB Semakin Merebak, Bima Arya Ancam Diskualifikasi Pihak Yang Tidak Bertanggung J

Sehingga ia memutuskan untuk membentuk tim khusus untuk membongkar dan menelusuri sekaligus juga memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan. Tim terdiri dari Inspektorat, kemudian bagian pemerintahan, kadisdukcapil, kadisdik, dan seluruh camat. 

"Ini dipimpin pak Iwan asisten 1, ada Dukcapil, ada Disdik dan ada semua camat di sini. Tim ini bertugas untuk menelusuri melakukan verifikasi faktual di lapangan, untuk pendaftar SMP.  Karena saya lihat tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan," jelas Bma.

Tim ini akan bekerja keras satu dua hari kedepan, sehingga pengumuman untuk pendaftaran SMP itu akan diundur satu hari hingga tanggal 11 Juli 2023 agar memberikan kesempatan tim ini untuk memverifikasi terhadap semuanya. Apakah tim yang dibentuk bersih dari praktik percaloan, Bima memastikan tim bekerja seusai target.

Jadi kita pastikan tidak ada yang bermain-main dengan data kartu keluarga. Pokoknya tim ini bekerja seusai dengan target yang saya tetapkan tadi verifikaksi faktual. Saya percaya lah dengan pak Iwan  (asisten 1). Dan inpektorat. Jadi saya tugaskan untuk itu," imbuh Bima.

Kedua, lanjut Bima, tim ini juga bertugas untuk melakukan penelusuran di lapangan terkait daftar yang ke SMA. Karena SMA bukan ranah Pemerintah Kota Bogor, maka tim ini akan memberikan rekomendasi kepada KCD kepada sekolah-sekolah SMA, terkait dengan nama-nama yang tidak sesuai di data kartu keluarganya. 

"(PPDB) yang daftar ke SMA pun masih ada waktu karena belum diumumkan, karena masih belum final. Kemudian kami akan merekomendasikan nama-nama itu dan pasti itu pun sudah ada. Nama-nama yang potensi didiskualifikasi nantinya oleh pihak provisi (dinas pendidikan provinsi Jawa Barat untuk PPDB SMA)," jelasnya.

Terkait data domisili fiktif, kata Bima, dirinya memberikan tugas khusus kepada inspektorat untuk menelusuri siapa saja yang bertanggung jawab sehingga terjadi pelanggaran data-data kependudukan.