Proyek Food Estate Gagasan Jokowi Dikritik oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
- Berbagai Sumber
VIVA Jabar – Perhatian terhadap proyek food estate atau lumbung pangan meningkat setelah Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengkritiknya. Dalam kritiknya, Hasto menyatakan bahwa food estate merupakan bentuk kejahatan terhadap lingkungan.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menyebut kritik yang dilontarkan Hasto jadi pertanyaan. Dia menekankan demikian karena kritikan Hasto itu mengarah kepada semua pihak termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang juga merupakan kader PDIP.
Menurut dia, omongan Hasto yang menyebut food estate sebagai kejahatan lingkungan dianggap bisa saja menghina beberapa kader PDIP yang ada di pemerintahan. Sebab, Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung secara resmi sudah menyampaikan food estate sebagai program resmi pemerintah.
Presiden Jokowi Meninjau Food Estate di Wonosobo
- screenshoot by Viva
Proyek food estate disebut sengaja digagas Jokowi sebagai solusi masa depan dalam mewujudkan tatanan pangan untuk rakyat Indonesia. Bagi dia, secara tak langsung pernyataan Hasto juga menyinggung Pramono Anung yang merupakan Sekretaris Kabinet Indonesia Maju serta kader senior PDIP.
"Istilahnya kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jadi seperti jeruk makan jeruk," kata Igor Dirgantara, dalam keterangannya, Sabtu, 19 Agustus 2023.
Igor mengatakan, program food estate yang digagas Jokowi dipersepsikan bermanfaat untuk kepentingan rakyat di masa depan. Menurut dia, proyek di bawah naungan Menteri Pertahanan RI itu dianggap bisa menjamin kedaulatan rakyat termasuk urusan pangan. Apalagi, kata dia, jumlah angka penduduk Indonesia saat ini terus bertambah.
Igor mengamati tujuan proyek food estate ditargetkan untuk jangka panjang. Maka itu, tak heran jika hasilnya saat ini belum terlihat karena memang disiapkan untuk masa depan rakyat Indonesia.
"Program Peningkatan Penyediaan Pangan Berbasis Food Estate merupakan program resmi pemerintah sebagai solusi masa depan untuk menjamin kedaulatan pangan Indonesia seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia," ujar Igor.
Lebih lanjut, dia menyebut pernyataan Hasto soal kejahatan lingkungan mampu merugikan beberapa pihak yang ikut terlibat langsung dalam proyek tersebut. Selain itu, Hasto juga bisa menyakiti hati sebagian rakyat Indonesia karena menyebut food estate sebagai proyek yang gagal dan merusak lingkungan.
Dia mengatakan bahwa sejumlah menteri terlibat dalam program food estate seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa/PDTT, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Koperasi dan UKM.
"Narasi adanya 'kejahatan lingkungan' dalam proyek lumbung pangan tidak bisa dipertangggung jawabkan mengingat begitu banyak kementerian pendukung yang dilibatkan oleh Presiden Jokowi," tutur Igor.
