Nama Cak Imin Mencuat di Kasus Kemenaker, KPK: "Murni Soal Hukum Bukan Mengikuti Dinamika Politik"
- Viva.co.id
VIVA Jabar - Ali Fikri, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membantah bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun 2012 terkait dengan dinamika politik di Indonesia.
Ali menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan deklarasi pasangan calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Perlu dipahami, jauh sebelum (deklarasi Anies-Cak Imin) itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut," kata Ali Fikri kepada awak media, Minggu, 3 September 2023.
Ali menekankan, penanganan perkara yang diusut pihaknya, yang terjadi di Kemenaker dilakukan jauh sebelum dinamika politik akhir-akhir ini. Bahkan, tim penyidik telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di Kantor Kemenaker beberapa waktu lalu.
Deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit, Surabaya
- Viva.co.id
"Jauh sebelum hiruk-pikuk persoalan (politik) tersebut, kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya," ujarnya.
Karena itu Ali berharap, tidak ada pihak-pihak yang mengaitkan proses penegakan hukum dengan isu politik. Dia memastikan, seluruh proses penyidikan perkara dugaan korupsi di Kemenaker dapat diikuti oleh masyarakat dan disampaikan seluruhnya secara transparan.
Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri
- Viva.co.id
"Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut, sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung. Kami tegaskan, persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi," kata Ali Fikri.
Diketahui, waktu kejadian tindak pidana yang diusut KPK terkait sistem pengawasan TKI di Kemenakertrans, yakni pada tahun 2012. Tahun itu, Menakertrans dijabat oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin). KPK juga memastikan akan memeriksa seluruh pejabat di tahun peristiwa korupsi terjadi.
