Jika PKS Keluar dari Koalisi Perubahan, Waketum Partai Nasdem: "Itu Kedaulatan PKS"
- tvonenews.com
VIVA Jabar – Partai Nasdem menyatakan bahwa mereka tidak keberatan jika PKS memutuskan untuk keluar dari koalisi dan mencabut dukungannya terhadap bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan.
"Itu kedaulatan PKS, kita tidak bisa memaksakan itu. Ya saya tidak mau berandai-andai karena di setiap keputusan politik pasti selalu ada konsekuensi-konsekuensi yang kita terima," kata Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu, 6 September 2023.
Ali menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh partai politik tidak boleh dianggap sepele. Hal ini dikarenakan sikap atau langkah yang diambil oleh partai politik tersebut akan diperhatikan oleh seluruh rakyat Indonesia.
"Karena partai politik itu, ya kami sadar betul bahwa apa yang kami lakukan hari ini, sedang ditonton dan disaksikan oleh rakyat Indonesia sehingga kami tidak akan bermain-main dengan keputusan yang sudah diambil," katanya.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu
- Berbagai Sumber
Namun, Ali meyakini bahwa PKS tetap memberikan dukungannya terhadap Anies Baswedan di pilpres 2024. Partai Nasdem, kata dia, menghormati serta menghargai segala keputusan PKS nantinya.
"Kita menghargai dan menunggu mekanisme internal partai PKS. Tapi sekali lagi bahwa PKS sudah mengumumkan Anies sebagai bacapresnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tetap akan dibahas di Majelis Syuro PKS, sebagai mekanisme standar PKS yang harus dijalankan.
Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin
- screenshoot by Viva
Jazuli menjelaskan, PKS dalam mengambil sikap politik tidak bisa “slonongboy” atau sembarangan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu atau mengabaikan mekanisme resmi.
Begitu pula dalam hal penentuan nama bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang dideklarasikan di Surabaya, Sabtu pekan lalu.
"Nah, ketika ada calon umpamanya yang belum dibicarakan di Majelis Syuro, ya, kami harus rapatkan dulu di Majelis Syuro, supaya lebih objektiflah kira-kira mengambil keputusannya itu," kata Jazuli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 September 2023.
