PBNU Kritik Pemerintah Buntut Kerusuhan di Rempang: Utamakan Musyawarah, Hindari Kekerasan!
- Viva.co.id
VIVA Jabar - Setelah beberapa organisasi masyarakat (ormas) menyatakan kritiknya terhadap kerusuhan di Rempang, termasuk Muhammadiyah.
Kini, giliran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memberikan kritik dan masukan terhadap apa yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Ketua Umum PBNU Gus Yahya mendorong pemerintah menyelesaikan permsalahan tersebut dengan cara musyawarah dan bukan dengan cara kekerasan.
"PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada Pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura') dan menghindarkan pendekatan koersif," kata Gus Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat 15 September 2023.
Gus Yahya menilai persoalan yang terjadi di Rempang tersebut kerap terjadi lantaran kurangnya keterlibatan warga dalam proses proyek pembangunan sam terjadi komunikasi yang kurang baik hingga terjadi konflik.
"Dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik," ujar Gus Yahya.
Ketua Umum PBNU K.H Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)
- Viva.co.id
Sementara itu Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur juga mendorong pemerintah untuk melakukan dialog dalam menangani konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Gus Fahrur mengatakan fokus harus ada solusi yang diberikan pemerintah kepada warga Rempang.
"Kita meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengukuran lahan, memaksimalkan upaya dialog dan musyawarah bersama masyarakat untuk membicarakan resolusi atas rencana pembangunan kawasan wisata tersebut dan tidak memaksakan relokasi sebelum hal tersebut berjalan optimal," ujar Gus Fahrur.
Dalam penanganan kasus Rempang, diketahui Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Jokowi menugaskan Bahlil untuk memberikan penjelasan kepada warga yang protes proyek pengembangan Rempang.
Presiden dalam hal ini menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang menjadi solusi bagi warga.
"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," ujarnya.
