Pemkab Bandung Dapat Alokasi Formasi PPPK Sebanyak 2.009, Begini Kata Bupati Dadang Supriatna

Bupati Bandung, Dadang Supriatna
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Jabar – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI) menetapkan jumlah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung sebanyak 2.009 formasi.

Memiliki Karakter Yang Kuat, Ini Jejak Karir Sekertaris DPRD Subang Tatang Supriatna

Adapun rincian alokasi dari jumlah formasi PPPK tersebut antara lain untuk Tenaga Guru sebanyak 1.500 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 365 formasi dan Tenaga Teknis sebanyak 144 formasi.

Kemudian berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 10134/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan/atau Seleksi Kompetensi PPPK tahun 2023, bahwa pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di lingkungan Pemkab Bandung Tahun 2023 pada titik lokasi mandiri di Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom) TNI AD di Cimahi yang dilaksanakan pada 16 November sampai dengan 23 November 2023.

Pendaftaran PPPK Tahun 2024 Telah Resmi Dibuka

Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna berharap Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023 ini berjalan lancar.

"Dan ingat ada sekitar 5.327 peserta yang ikut serta dalam seleksi Kompetensi PPPK ini, yang formasi yang disediakan hanya 2.009 orang. Artinya, dari 5.300 sekian  itu sekitar 40 persen yang akan diakomodir. Sebab keputusannya berada di keputusan BKN (Badan Kepegawaian Negara), bukan keputusan Bupati," kata Bupati Bandung Dadang Supriatna saat melaksanakan pemantauan/monitoring seleksi Kompetensi PPPK Formasi tahun 2023 di Pusdikpom Cimahi, Minggu (19/11/2023).

Persyaratan Umum Untuk Mendaftar PPPK 2024 Tahap 2

Tetapi Dadang Supriatna selaku Bupati Bandung dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Bandung, katanya, pada tahun 2023 ini sudah mengusulkan bagi honorer se-Kabupaten Bandung sudah menyampaikan hampir 14.000 honorer.

"Pada tahun ini baru diterima 2.009, sehingga menyisakan sekitar 11.000 honorer," kata Dadang Supriatna.

Di hadapan pegawai BKN, Bupati Bandung mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung membangun 5 RSUD, sehingga membutuhkan tenaga kesehatan. 

"Kalau rata-rata satu rumah sakit membutuhkan 120 orang, berarti Kabupaten Bandung membutuhkan formasi pegawai sekitar 600 orang, khusus untuk tenaga kesehatan," jelas Dadang Supriatna.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung berharap kepada BKN bisa membantu dalam kebutuhan formasi tenaga kesehatan tersebut. 

"Peserta-peserta yang hadir saat ini (pelaksanaan seleksi Kompetensi PPPK) adalah calon-calon pegawai," katanya.

Berdasarkan hasil Lemhanas, Bupati Bandung pun menyatakan komitmennya untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045, ada lima kategori. Pertama, SDM (Sumber Daya Manusia). Kompetensi dan berdasarkan Undang-Undang yang baru tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan PPPK diperlakukan sama.

"Jadi sekarang yang ikut rekrutmen kompetensi dalam PPPK, enggak usah khawatir. Yang tadinya tidak punya pensiun, sudah bisa mendapatkan pensiun. Yang tadinya tidak punya  jabatan struktural, sekarang boleh PPPK menduduki jabatan struktural," kata Kang DS sapaan akrab Dadang Supriatna.

Tidak menutup kemungkinan, imbuh Kang DS, PPPK bisa menjadi Kepala Dinas dan bisa sebagai Sekretaris Daerah.

"Tergantung kompetensinya," katanya.

Pada tahun 2023, katanya, Pemkab Bandung sudah menerapkan sistem meritokrasi. Melalui sistem meritokrasi ini, katanya, semua orang memiliki kesempatan yang sama.

"Untuk itu, kita harapkan kompetensi itu penting. Maka, lakukanlah test kompetensi PPPK pada hari ini dilaksanakan tentu jangan disia-siakan," katanya. 

Kang DS mengatakan, karena kedepan yang akan dihargai dan juga akan dilakukan dalam sistem meritokrasi, yaitu dalam konteks SDM. 

Kedua, riset, dan ketiga big data, keempat infrastruktur, dan kelima uang untuk memaksimalkan potensi yang ada. 

"Kalau kelima hal ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045, saya yakin teman-teman akan lebih baik," katanya.

Kang DS mengungkapkan kepada para peserta yang mengikuti seleksi PPPK itu untuk memanfaatkan kesempatan baik tersebut. 

"Kalau kalian bisa sukses pada hari ini, maka masa depan akan lebih cerah. Jika ingin sukses harus memiliki keberanian, kita harus berani dengan SDM yang dimiliki," katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung, Drs. H. Akhmad Djohara, M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi hari pertama pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dilakukan untuk PPPK Jabatan Fungsional Guru sebanyak 690 peserta dalam 3 sesi, dengan jumlah peserta sebanyak 230 orang per sesi.

"Persentase kehadiran pada sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 sebesar 100%.  Hal ini membuktikan bahwa minat dari tenaga non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sangat antusias dengan adanya seleksi kompetensi PPPK Formasi Tahun 2023," kata Akhamd.

Disebutkannya, Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada para peserta yang mengikuti seleksi di titik lokasi Pusat Pendidikan Polisi Militer Cimahi. 

"Hal ini dibuktikan dengan adanya perbaikan yang terus dilakukan sesuai kondisi di lapangan dan informasi-informasi yang di update sejalan dengan adanya ketentuan yang diberlakukan oleh Tim Pelaksana Seleksi Kompetensi PPPK dari Badan Kepegawaian Negara," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKN Hj. Imas Sukmariah mengucapkan selamat kepada para peserta seleksi Kompetensi PPPK tersebut, karena tidak semua orang bisa mengikuti seleksi tersebut karena banyak yang tidak lulus dalam seleksi administrasi.

"Baik formasi khusus yang sudah bekerja di Pemerintah Kabupaten Bandung, maupun formasi umum yang belum bekerja di Pemerintah Kabupaten Bandung. Jadi selamat karena ini tidak semua bisa ikut test," kata Imas.

Selama 130 menit dalam pelaksanaan test itu, Imas menjelaskan, pertama test kompetensi teknis, kemudian kedua kompetensi manajerial. Ketiga, test kompetensi sosio kultural atau perekat kebangsaan atau NKRI sehingga harus cinta pada Pancasila dan UUD 1945, dan pemerintah, selain test wawancara.

Imas menegaskan dalam pelaksanaan seleksi Kompetensi PPPK itu tidak ada unsur KKN, dalam hal ini yang bisa meluluskan diri masing-masing peserta serta doa. 

"Yang penting percaya diri, bahwa apa yang sudah dikerjakan selama ini sesuai dengan kompetensi para peserta test semua," katanya. 

Imas menjelaskan bahwa hasil test tersebut bisa diumumkan nanti melalui BKPSDM. 

"Ada 304 titik lokasi seluruh Indonesia. Jadi bersyukur ada 2.009 formasi dan yang ikut test sekitar 5.327 peserta. Test dilaksanakan secara transparan dan tidak ada yang bisa dititipkan," katanya.