Jokowi Bantah Kenaikan Pangkat Prabowo Transaksi Politik
- tvOnenews.com/Julio Trisaputra
VIVA Jabar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas membantah penganugerahan kenaikan pangkat istimewa untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto karena transaksi politik.
Diketahui, Prabowo kini bergelar Jenderal TNI Kehormatan usai dianugerahkan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 28 Februari 2024.
Jokowi menjelaskan, jika pemberian gelar tersebut transaksi politik seharusnya dilakukan sebelum Pemilu 2024 digelar.
"Ya kalau transaksi politik kita berikan sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," jelas Jokowi dikutip dari tvOnenews, Rabu, 28 Februari 2024.
Menurutnya, pemberian penghargaan semacam ini sebelumnya pernah diperoleh oleh sejumlah tokoh, misalnya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Presiden, pemberian kenaikan pangkat ini merupakan hal yang biasa di lingkup TNI-Polri.
"Bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada bapak SBY, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri," kata Jokowi.
Adapun saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, Presiden Jokowi menganugerahkan penghargaan pangkat jenderal bintang empat kehormatan kepada Menhan RI karena jasa dan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa terutama bidang pertahanan dan keamanan.
"Saya ingin menyampaikan penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara,” kata Presiden Jokowi dalam acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.
Presiden juga mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkat istimewa itu. “Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto,” kata Jokowi ke Prabowo.
