Potensi Korupsi Dana Desa Cukup Tinggi, Dispemdes Subang Gandeng Kejaksaan

Jabar – Dana yang bersumber dari APBN untuk 245 desa di Kabupaten Subang cukup tinggi.

Jika melihat dari data yang ada, penerimaan akan dana desa di kabupaten yang terkenal dengan icon buah nanasnya tersebut terjadi peningkatan. Pada tahun 2023 mencapai Rp273 miliar, dan naik menjadi Rp277 miliar di tahun 2024.

Kepala PKAD di Dispemdes Subang Dadi Iskandar menyatakan, tingkat kerawanan dana desa untuk di selewengkan sangat tinggi. Oleh karena itu pihaknya menggandeng Kejari sSubang guna meminimalisir tindakan yang berpotensi merugikan keuangan keuangan negara tersebut.

"Saya kira bukan hanya di Subang ya. Di kabupaten lain juga sama," katanya kepada wartawan, Selasa ( 26/3 ).

Ia menambahkan, di tahun ini besaran dana desa yang diterima oleh 245 desa di Kabupaten Subang mencapai Rp277 miliar. Oleh karenanya butuh pemahaman juga kehati-hatian bagi para kepala desa untuk mengelolanya.

Kepala Dispemdes Subang Dadan Dwiyana mengatakan, butuh integritas yang kuat dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Karena ketika salah dan sengaja melakukan penyimpangan dalam pengelolaan maka pidana penjara menanti sang kepala desa berikut perangkatnya.

"Ini tidak main - main lho, oleh karena itu kami rutin memberikan edukasi dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa yang baik dengan menggandeng kejaksaan," ujarnya.

Senada dengan Kepala Dispemdes, Kasubsi Pidsus Kejari Subang Arief Qudni menyatakan, potensi penyimpangan di tingkat desa cukup tinggi. Bukan hanya dana desa saja, bantuan keuangan, pemanfatan aset dan lainnya pun sangat rawan di korupsi.

"Kita pernah menahan dua kepala desa yang terbukti melakukan korupsi, yaitu Kades Sumbersari dan Patimban," tandasnya