Dianggap Makan Gaji Buta, Aktivis Subang Kritisi Kinerja Komisaris BUMD

Ilustrasi BUMD.
Sumber :

Jabar – Jabatan Komisaris BUMD di Kabupaten Subang sangat vital yaitu mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Namun hal tersebut sepertinya tidak terjadi di Subang.

Perdana di Gelar di Indonesia, Sewindu Galuh Pakuan Cup Seri VIII Diikuti 3.000 Peserta

Di mana, Komisaris BUMD yang berstatus ASN jarang ngantor, hingga mendapatkan penghasilan tambahan di tempatnya bertugas.

"Komisaris BUMD di Kabupaten Subang kan ada dari unsur pemerintahan. Pengamatan saya, mereka tidak bekerja secara maksimal," ujar Aktivis Subang, Pram kepada Viva Jabar, Selasa ( 9/7 ).

Bakul Liar Rusak PAD, DKP: Pertahun Transaksi Lelang di Subang Capai Rp1 Miliar

Seharusnya, kata dia, Komisaris yang diamanahkan untuk bertugas di BUMD menjalankan fungsi nya dengan baik. Jangan hanya melaporkan kegiatan ke pemegang saham per triwulan sekali.

Menurut Pram, para Komisaris dari unsur pemerintahan tersebut hanya makan gaji buta. Tanpa ada inovasi dan juga evaluasi secara menyeluruh.

Makan Bergizi Gratis: DKP Wajibkan Menu Ikan, Kadin Prioritaskan Pelaku Usaha Subang

"Jangan sampai BUMD jadi dapur pimpinan Pemerintah Daerah saja, harus ada inovasi dan evaluasi," jelas dia.

Belum lagi, para Komisaris tersebut harus memiliki skill yang mumpuni. Seperti pengawasan dalam pengembangan core bisnis, pengawasan secara administratif dan lainnya.

Halaman Selanjutnya
img_title