Tuntut Usut Kasus Korupsi di Bandung, Aktivis Anti Korupsi Geruduk Gedung KPK

VIVA Jabar – Puluhan warga Jawa Barat yang tergabung dalam Ormas Manggala Garuda Putih bersama aktivis Anti korupsi yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Nusantara menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, kemarin. Mereka mempertanyakan tindak lanjut laporan mereka ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar.

Koordinasi aksi, Agus Satria mengungkapkan pihaknya sengaja datang ke Kantor KPK guna mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pasalnya, kata dia, penanganan kasus tersebut terkesan jalan di tempat.

"Beberapa bulan lalu kami sudah secara resmi melaporkan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Ridwan Kamil sejak dia menjabat walikota Bandung hingga saat ini ketika menjabat Gubernur Jabar ke KPK. Kami sengaja mendatangi KPK untuk  mengetahui sejauh mana penanganan kasusnya," kata Agus kepada wartawan di Bandung, Kamis, 16 Februari 2023.

Beberapa kasus dugaan korupsi yang sempat dilaporkan Aliansi Aktivis Nusantara diantaranya adalah sengkarut pengadaan mesin parkir di Pemkot Bandung yang diduga merugikan negara puluhan miliar.

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin parkir yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 83 miliar, kata Agus, sudah dilaporkan sejak lama karena pelaksanaannya diduga tanpa perencanaan yang matang oleh Pemkot Bandung sehingga merugikan negara puluhan miliar.

"Lihat saja saat ini proyek Rp 83 miliar itu hanya jadi rongsokan saja. Dari lebih dari 400 unit mesin parkir yang ada saat ini di Kota Bandung, yang bisa digunakan hanya sebagian kecil saja. Kami mendapati ini jadi proyek korupsi luar biasa," beber Agus Satria.

Selain itu, kata dia, ketika menjabat menjadi Walikota Bandung, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil banyak mengeluarkan kebijakan nyeleneh yang diduga merugikan keuangan negara. Contohnya yakni kebijakan denda dengan nominal fantastis bagi hotel-hotel atau bangunan yang melanggar tata ruang.

"Dendanya sampai nominal miliaran rupiah. Namun penggunaan hasil denda itu tidak transparan dan diduga hanya dijadikan bancakan sejumlah pejabat," tambah dia.

Para aktivis anti korupsi juga telah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) di Pemprov Jabar yang diduga sebagai sarang KKN di Pemprov Jabar. Tim TAP yang berisi mantan tim sukses dan keluarga Ridwan Kamil ini memiliki kewenangan besar dan diduga mengendalikan sejumlah OPD hingga BUMD milik Pemprov Jabar.

"Bahkan tim TAP ini juga jadi penentu rotasi mutasi di lingkungan Pemprov Jabar melalui BKD. Dalam hal ini kami menduga kuat adanya praktik KKN dan gratifikasi. Kami minta KPK segera mengusut kasus-kasus besar di Kota Bandung ini," ungkap Agus.

Yang terbaru dan cukup banyak disoroti publik maupun aktivis Anti korupsi, kata Agus, adalah dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar di Gedebage, Kota Bandung yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1, 2 triliun. Dugaan korupsi proyek ini, kata Agus, juga telah dilaporkan ke KPK.

"Kasus dugaan korupsi proyek Masjid Al-Jabbar ini kami sudah serahkan laporannya ke KPK. Kami melihat adanya persekongkolan dan mupakat jahat untuk meraup keuntungan secara bersama demi kepentingan pribadi dan kelompok. Kami sudah sampaikan tuntutannya ke KPK," tandasnya.

Dijelaskan Agus, para aktivis anti korupsi dan juga massa dari Manggala Garuda Putih Jawa Barat sempat diterima langsung oleh Humas KPK Suhendar mewakili Ketua KPK, Firli Bahuri.

"Setahu saya untuk (kasus) Bandung sudah ditelaah. KPK akan bekerja profesional karena KPK tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun," kata Firli melalui pesan singkat WhatsApp. 

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui akun media sosial instagramnya membantah tudingan soal dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar tersebut. Ia membantah adanya potensi kelebihan bayar sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu kontraktor.

"Tidak benar informasi ini. Apalagi disebutkan kelebihan bayar sebesar Rp 300 miliar," bantah Ridwan Kamil.

Menurutnya, semua proyek di Jawa Barat termasuk proyek pembangunan Masjid Al-Jabbar sudah diperiksa dengan prudent oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.