Jual Lahan Untuk Jadi Bupati, KPK: Biaya Politik di Indonesia Cukup Mahal

VIVAJabar – Mantan Bupati Subang periode 2018-2023, yang kembali mencalonkan Bupati di periode 2024-2029, yakni Ruhimat mengaku menjual aset lahan nya untuk membiayai ongkos politik nya.

Hal itu pun diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada tahun 2018 lalu, dimana Komisaris PT. Gumelar Nyomot Lestari yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp62,6 miliar harus rela kehilangan Rp10,5 miliar di pencatatan LHKPN tahun 2021 menjadi Rp52,07 miliar.

"Betul ada penurunan karena ada penjualan lahan pada tahun pertama saya menjabat," ujar Ruhimat pada VivaJabar beberapa waktu yang lalu,Selasa 15 Oktober 2024.

Penurunan hartanya tersebut, Ruhimat menjelaskan hal itu dilakukan nya untuk membayar segala keperluannya saat mencalonkan menjadi Bupati di Pilkada 2018 lalu.

"Untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan saat pencalonan, karena kala itu semua biaya kita sendiri yang mengeluarkan,apalagi saya dan keluarga sudah berikrar untuk menghibahkan sebagian harta untuk membangun tanah kelahiran," jelasnya.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maruli Tua mengatakan, tingginya ongkos politik di Indonesia diharapkan tidak membuat korupsi kian marak.Akan hal itu KPK meminta komitmen dari Kepala daerah terpilih untuk menjauhi tindak pidana korupsi.

Jika di lihat dari data yang ada, biaya politik calon bupati bisa menghabiskan Rp30 miliar,sementara gaji nya hanya Rp2,1 juta perbulan selama lima tahun.

"Mahal nya biaya politik diharapkan tidak membuat korupsi kian marak," ujarnya.

Ia mengingatkan kepada kepala daerah terpilih harus bisa mengatur semua pendukungnya yang ingin berada di berbagai lini dan sektor pasca terpilih nanti.

Mulai dari pengerjaan proyek, ikut andil dalam program pemerintah dan lainnya, sang bupati harus bisa memilah pendukung nya yang layak dan mampu melakukan pekerjaan tanpa melakukan korupsi.