Sistem Zonasi PPDB Jabar Bakal Dihapus, Cagub Jabar Dedi Mulyadi Tegaskan Hal Ini

Pola rekrutmen daro zonasi pun akan diubah secara rinci untuk memastikan batasan radius antar sekolah dan alamat calon peserta.

“Nah kemudian, maka diperoritaskanlah orang yang SD di situ bukan berumah di situ. Ini yang logika zonasinya juga sangat menarik.

“Perdekatannya domisili, harusnya bukan perdekatan domisili, perdekatannya sekolah, sekolah yang dekat ke situ, sekolah mana, SD nya yang dekat itu, SMP nya di situ, SMA -nya di situ,” katanya.

Jika skema zonasi di 2025 tidak diubah maka kebiasaan meminjam alamat hingga pemalsuan data domisili akan terus berlanjut.

“Bukan pendekatan rumah. Kalau pendekatan rumah, ya banyak kejadian, rumahnya di kecamatan ini dia pindah dulu ikut bibinya. Pendekatannya KK, kan itu terjadi,” katanya.

Kang Dedi juga menegaskan, infrastruktur pendidikan dari level SD hingga SMA juga harus menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan jumlah peserta didik.

“Walaupun itu kewenangan Kabupaten Kota, kan kita ngomong mengorkestrasi,” katanya.

Halaman Selanjutnya

“Saya akan menegur ke Kabupaten Kota kalau masih ada bangunan yang roboh, ruang kelas saja masih tidak cukup. Toilet saja masih terbatas, jangan dulu bangun gedung, lain kok kalau SMP saja tidak punya, tidak bisa menanggung, itu harus diberesin,” tegasnya. **