Sistem Zonasi PPDB Jabar Bakal Dihapus, Cagub Jabar Dedi Mulyadi Tegaskan Hal Ini
- Istimewa
Jabar, VIVA - Agenda tahunan Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) dengan pola zonasi di Jawa Barat dinilai terus menimbulkan permasalahan dan ketidakadilan bagi peserta. Hal ini menjadi perhatian Calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 Kang Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi memastikan pasca memenangkan Pilgub Jabar 2024 program seleksi pelajar lewat zonasi bakal dievaluasi dan dimatangkan dan bersinergi antar pemerintah daerah maupun pusat.
“Pemerintah Pusat, Kabupaten Kota, membuat rencana kerja yang jelas tentang berapa jumlah kelas yang dibutuhkan,” ujar KDM disela Workshop Pimpinan dan DPRD Fraksi Golkar di Hotel Aryaduta Bandung, Kamis 24 Oktober 2024.
“Berapa meja yang dibutuhkan, berapa kursi yang dibutuhkan, itu sudah bisa dibaca dari berapa jumlah lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, kan sudah bisa dibaca tinggalnya dimana, orang sekolahnya di situ kok,” terang Kang Dedi.
Cagub Jabar Dedi Mulyadi di Acara Golkar
- VIVA Jabar
Pola rekrutmen daro zonasi pun akan diubah secara rinci untuk memastikan batasan radius antar sekolah dan alamat calon peserta.
“Nah kemudian, maka diperoritaskanlah orang yang SD di situ bukan berumah di situ. Ini yang logika zonasinya juga sangat menarik.
“Perdekatannya domisili, harusnya bukan perdekatan domisili, perdekatannya sekolah, sekolah yang dekat ke situ, sekolah mana, SD nya yang dekat itu, SMP nya di situ, SMA -nya di situ,” katanya.
Jika skema zonasi di 2025 tidak diubah maka kebiasaan meminjam alamat hingga pemalsuan data domisili akan terus berlanjut.
“Bukan pendekatan rumah. Kalau pendekatan rumah, ya banyak kejadian, rumahnya di kecamatan ini dia pindah dulu ikut bibinya. Pendekatannya KK, kan itu terjadi,” katanya.
Kang Dedi juga menegaskan, infrastruktur pendidikan dari level SD hingga SMA juga harus menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan jumlah peserta didik.
“Walaupun itu kewenangan Kabupaten Kota, kan kita ngomong mengorkestrasi,” katanya.
“Saya akan menegur ke Kabupaten Kota kalau masih ada bangunan yang roboh, ruang kelas saja masih tidak cukup. Toilet saja masih terbatas, jangan dulu bangun gedung, lain kok kalau SMP saja tidak punya, tidak bisa menanggung, itu harus diberesin,” tegasnya. *****
