Soal Pengendalian Banjir, Pemprov Jabar Pentingnya Kolaborasi Pemda dan Kementerian

Jabar –Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menerbitkan peraturan Gubernur Jabar tentang pengendalian alih fungsi lahan menyusul upaya sinergi aspek ekonomi dan ekologi,

Pergub tersebut nantinya akan menjadi payung hukum untuk pengendalian alih fungsi lahan di Jawa Barat ke depan. 

"Selama ini kita selalu berbicara kuratif bagaimana menangani kejadian banjir, padahal yang jauh lebih murah itu adalah bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi banjir, tapi faktanya tidak mudah," ungkap Sekda Jabar Herman Suryatman saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Jakarta dan Jawa Barat di gedung SDA Kementerian PU, Jakarta, Rabu (19/3/2025). 

Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan, dan digawangi Sekda Herman Suryatman koordinasi lintas kementerian/lembaga gencar dilaksanakan dalam upaya mitigasi bencana agar dapat dilaksanakan secara komprehensif. 

Pasalnya, di beberapa wilayah Jabar terkait bencana hidrometerologi, khususnya banjir tak hanya menjadi tantangan untuk wilayah Bogor, Bekasi, dan sekitarnya (Bodebek), tapi juga terjadi di wilayah Cekungan Bandung, juga beberapa kabupaten dan kota lainnya. 

"Pak Gubernur tanpa jeda memastikan penanganan banjir dan pengendalian tata ruang, berkoordinasi lintas kementerian/lembaga dan antar kepala daerah agar bahu-membahu mengantisipasi terjadinya bencana di kemudian hari," tuturnya. 

"Tapi faktanya hampir semua pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Padahal di satu sisi kita memacu pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain ekologi harus diperhatikan, sehingga kita harus pandai-pandai di lapangan," tambahnya. 

Halaman Selanjutnya

Herman juga menyebut, Pemdaprov Jabar siap bersama Pemerintah Pusat lewat kementerian/kembaga terkait pengendalian banjir.