Debat Panas Soal Study Tour Bupati Bandung Longgar, Gubernur Jabar Tegas Melarang
VIVAJabar – Isu mengenai kegiatan study tour kembali menjadi perhatian setelah dua pandangan berbeda muncul dari pejabat di Jawa Barat.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan study tour asalkan tidak menambah beban orang tua murid dan memberikan manfaat pendidikan yang nyata bagi para siswa.
Menurut Dadang, study tour seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses belajar.
Ia menekankan pentingnya memilih lokasi yang memiliki nilai sejarah atau pendidikan agar siswa dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan tambahan.
"Misalnya, anak-anak bisa belajar mengenai sejarah Indonesia sebelum merdeka, bahkan pada masa kerajaan. Selama orang tua setuju dan ada nilai lebih, itu bukan masalah," ujar Dadang saat ditemui di Dayeuhkolot, akhir pekan lalu.
Ia juga memberikan penjelasan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan surat edaran yang membolehkan karyawisata, study tour, dan outing class dengan catatan kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Bandung Raya dan tidak menambah beban keuangan bagi keluarga siswa.
Sementara itu, sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, justru berbeda, ia mengambil tindakan tegas dengan melarang semua bentuk study tour, outing class, acara perpisahan, dan wisuda, terutama untuk siswa SMA/SMK.
Menurutnya, larangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi, termasuk dari utang seperti pinjaman daring atau rentenir.
Dedi berpendapat bahwa kegiatan sekolah yang bersifat seremonial dan konsumtif bisa menjadi beban tambahan bagi keluarga, terutama di kondisi ekonomi yang belum membaik.
“Saya tidak ingin ada orang tua yang terpaksa berutang hanya untuk menghadiri acara sekolah,” tegas Dedi.
Perbedaan pendapat ini mencerminkan adanya tarik-ulur antara pendekatan edukatif yang berdasarkan pengalaman dan usaha untuk melindungi masyarakat dari tekanan finansial.
Sampai sekarang, kebijakan mengenai study tour masih disesuaikan dengan kekuasaan pemerintah daerah masing-masing, tetapi tetap harus memperhatikan aspek manfaat dan keadilan sosial bagi semua siswa.
