Jusuf Hamka: Ini Utang Negara, Siapapun Presidennya Harus Bertanggung Jawab
- VIVA/Ilham
VIVA Jabar – Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menegaskan akan terus menagih utang pemerintah kepadanya meskipun presiden telah berganti nanti. Sebab utang sebesar Rp 800 miliar itu merupakan utang negara dan bukan presiden.
"Ini temen-temen harus inget: ini utang negara, bukan presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab," kata Jusuf Hamka kepada wartawan di kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.
"Misalnya ada satu orang PT, dirutnya saya, udah ganti, dirut yang baru harus wajib bayar. Jangan nanti berpikir, oh, dulu presidennya lain," ujarnya, berargumentasi.
Jusuf menegaskan bahwa utang sebesar Rp 800 miliar itu sudah selama 25 tahun. Dia berharap agar utang tersebut cepat diselesaikan. Namun, Jusuf menyebut jika tidak selesai kisruhnya utang tersebut, dia tetap mengaku mencintai Indonesia.
"Kalau nanti ternyata lama juga, ya, sudahlah apa boleh buat. Kita kan enggak berani lawan negara, mana berani kita. Udah enggak ada, upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Saya paling ngadu ke Tuhan. Masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta. Kita harus jaga bersama," kata dia.
Jusuf kembali menegaskan bahwa dia ingin jika utangnya sebesar Rp 800 miliar itu dibayar penuh, berikut dengan bunganya, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Dia mengingatkan pula, jika rakyat telat membayar pajak maka didenda 2 persen, dan bahkan ada yang dihukum pidana.
Jusuf Hamka sebelumnya menagih utang kepada Pemerintah sebesar Rp 800 miliar. Pemerintah disebut mempunyai utang kepada perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), yang belum dibayarkan sejak tahun 1998.
