Sekolah Tidak Layak di Bekasi, Dewan Pendidikan Ajak Pemangku Kepentingan Kolaborasi Memperbaikinya

VIVA Jabar – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi merasa khawatir melihat beberapa ruang kelas SMP negeri di wilayah Kabupaten Bekasi yang mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Situasi ini menunjukkan bahwa keadaan infrastruktur pendidikan di daerah tersebut membutuhkan perbaikan yang mendesak untuk memastikan ketersediaan fasilitas belajar yang memadai bagi para siswa.

Berdasarkan peninjauan langsung dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi ke sejumlah SMPN terdapat beberapa ruang kelas yang sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya yang tidak layak.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi Irwan Raharja mengatakan di SMPN 4 Babelan ada 2 ruang kelas yang rusak berat, dan SMPN 1 Karang Bahagia 3 ruang kelas yang kondisinya juga tidak layak.

"Di SMPN 2 Cikarang Selatan terdapat 6 ruang kelas yang tidak bisa digunakan dan kami berharap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan juga Dinas PUPR dapat merealisasikan hal tersebut secepatnya. Kami mendatangi 3 sekolah secara acak dan dijumpai ruang kelas yang kondisinya rusak parah. Bisa saja di sekolah lainnya mengalami kondisi serupa dan itu perlu terdata dengan baik, sehingga mendapat prioritas perbaikan, " tutur dia saat ditemui di bilangan Cikarang Selatan, Sabtu, 29 Juli 2023.

"Apabila ruang kelas ini bisa digunakan maka dapat menambah rombel sekolah sehingga daya tampung sekolah pun semakin bertambah, baik dari jalur zonasi, prestasi ataupun afirmasi," kata Irwan.

Dengan kondisi yang demikian selama bertahun-tahun, berdasarkan penjelasan yang dia dapat sewaktu berbincang dengan kepala sekolah rata-rata karena anggaran belum dialokasikan untuk sekolah tersebut.

“Masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dilakukan percepatan perbaikan dengan mengajak semua pemangku kepentingan. Misalnya pihak swasta yang ada di kawasan industri untuk bersama-sama kolaborasi dalam perbaikan infrastruktur. Jangan sampai larut pada fasilitas pendidikan yang tidak pernah usai, lalu kapan untuk mulai peningkatan skill pelajar, peningkatan SDM nya,” tegas Irwan.  

Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi resmi dikukuhkan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan sejak 30 Desember 2022, jelang setahun keberadaannya Dewan Pendidikan masih berjalan secara mandiri.

"Kita masih berjalan secara mandiri, belum ada anggaran dari Pemkab Bekasi meski kita sudah hampir setahun bersama-sama 11 orang anggota lainnya," tutur Irwan.

Dia menjelaskan Dewan Pendidikan hadir untuk menyoroti persoalan pendidikan serta memberi solusi kepada Pemkab Bekasi tentang persoalan pendidikan apapun itu.

"Untuk pendidikan tidak bisa hanya pemerintah daerah, ini tanggung jawab bersama. Kita harus berkolaborasi. Kita maksimalkan kolaborasi dengan prinsip hokoku 'melaporkan', renkaku 'menginformasikan' dan sodan 'konsultasi'," tutur dia.

"Jadi melaporkan, menginformasikan dan konsultasi bukan atasan kepada bawahan, tetapi dua arah. Harus ditopang horenso yang intensif agar hasilnya maksimal," ucap dia.

Selama ini Dewan Pendidikan sudah menggandeng beberapa CSR perusahaan swasta untuk dunia pendidikan seperti bantuan toilet di salah satu SDN, pemeriksaan mata pelajar, pembuatan lapangan sekolah, dan lainnya.

"Itu berkat komunikasi yang intensif. Kita harapkan pemerintah daerah juga bisa komunikasi intensif dengan Dewan Pendidikan karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama-sama," katanya.

"Saya pada prinsipnya membandingkan (dengan kondisi di tempat lain) karena kita perlu benchmark untuk prinsip ATM (amati tiru modifikasi). Bicara 5 tahun ke depan yang melanjutkan kita pasti akan tantangannya berbeda Oleh karena itu kita perlu kemampuan agility atau kelincahan adaptasi yang harus dimiliki setiap leader," demikian kata dia.