Berencana Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud MD: Saya Cawapres, Jadi Harus Jelas

Mahfud MD
Sumber :
  • screenshoot berita VivaNews

VIVA Jabar – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Dr. Mahfud MD nampaknya serius dengan rencananya untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri.

Hal itu, terbukti saat ia menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk mengatur jadwal pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengungkapkan bahwa sebagai menteri yang diangkat oleh presiden, ia merasa perlu untuk memberi tahu terkait langkah politik yang akan ia ambil.

Hal tersebut dilakukan oleh cawapres nomor urut 2 itu untuk menjaga integritas dan etika seorang menteri terhadap presiden sebagai kepala negara.

"Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu segi etikanya ya," kata Mahfud saat ditemui di Cirebon, Selasa (30/1/2024).

"Lalu yang kedua, masalah politik, ya, saya sudah jadi cawapres, jadi harus jelas. Secara ketatanegaraan, jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi saya harus datang penuh penghormatan," kata Mahfud.

Kemudian, Mahfud menyebut bahwa sebagai orang Jawa ia akan selalu menjunjung etika sebagaimana orang Jawa pada umumnya.

"Orang Jawa itu etikanya, tidak datang dan pergi begitu saja, sehingga selalu baik-baik," kata Mahfud.

Diinformasikan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal rencana pengunduran diri Mahfud MD tersebut. Menurutnya, Megawati Soekarnoputri sudah lama memberi restu kepada Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"(Mahfud) Sudah lama diberikan restu (oleh Megawati)," kata Hasto.

Selain itu, pengunduran diri tersebut juga sudah dibicarakan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud bersama koalisi partai pengusung.

“Terkait dengan mundurnya Prof Mahfud sebenarnya sudah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD bersama dengan partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura di dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu,” tutur Hasto.