Bahasa Indonesia SAH jadi Bahasa Resmi Sidang Umum UNESCO
- screenshoot berita tvonenews
VIVA Jabar – UNESCO menyetujui Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di sidang umum. Dengan demikian, saat ini terdapat 10 bahasa resmi sidang umum UNESCO. Pengetahuannya ada 6 bahasa PBB yaitu Bahasa Inggris,Prancis,Arab,Cina, Rusia, dan Spanyol serta empat bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu Bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia.
Upaya ini merupakan salah satu implementasi dari amanat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan, yaitu Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan,” demikian dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta , Selasa (21/11/2023).
Bahasa Indonesia Resmi Jadi Bahasa Konferensi Umum UNESCO
- tangkapan layar berita tvonenews
Peresmian Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO merupakan hasil upaya pemerintah.
Pemerintah menyebut, usulan ini merupakan upaya de jure agar bahasa Indonesia mendapat status bahasa yang resmi pada sebuah lembaga internasional setelah secara de facto Pemerintah Indonesia membangun kantong-kantong penutur tunggal bahasa Indonesia di 52 negara.
Proses awal pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO bermula dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO pada bulan Januari 2023 tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.
Potensi ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam waktu yang sempit disusunlah strategi untuk merekomendasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Pada 7 Februari 2023 Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bertemu dengan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, serta Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (OINB), Kementerian Luar Negeri, di Jakarta.
