Ditanya soal Normalisasi HTI dan FPI, Ini Jawaban Anies Baswedan

Anies mengatakan bahwa negara tidak bisa mengatur pikiran seseorang. Karenanya ia harus menghargai pikiran orang atau warga negara yang berbeda dengan pikirannya.

"Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran, kadang-kadang tanpa sadar kalau orang berbeda pikiran, harus sama dia dengan saya. Enggak boleh, di ruangan ini saja belum tentu pikirannya sama, dan negara tidak akan pernah bisa mengatur pikiran, kita mengatur perbuatan," beber Anies.

"Bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melanggar hukum maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, kemudian dibuktikan di pengadilan," sambungnya.

Anies menegaskan apa yang terjadi terkait HTI dan FPI sudah diputuskan oleh pemerintah, dan mantan Rektor Universitas Paramadina itu akan menghormati keputusan tersebut.

Pun demikian, apabila ada organisasi yang melanggar hukum pada saat Anies memerintah maka ia akan membawanya ke pengadilan serta menjelaskannya pada masyarakat letak kesalahan organisasi tersebut.

"Ketika saya bertuga jadi presiden saya tidak akan membubarkan (organisasi). Saya akan membawa ke pengadilan minta pengadilan membubarkan, bila melakukan pelanggaran hukum. Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah terjadi sudah. Di situlah negara berdemokrasi, kalau tidak, negara hanya dijalankan pakai selera," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anies mengungkapkan tekatnya untuk menjaga Indonesia agar tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Halaman Selanjutnya

Menurutnya, banyak contoh negara yang dijalankan dengan selera kekuasaan. Ia mencontohkan penetapan UU Omnibus Law dan UU IKN yang ditetapkan tanpa melalui proses hukum yang panjang.