Jokowi Bantah Ikut Kampanye: Yang Bilang Siapa?

Jokowi sebut presiden boleh kampanye dan memihak
Sumber :
  • Berbagai Sumber

Jabar –Meski memiliki hak untuk berkampanye, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan melakukannya. Ia mengaku tidak ingin terlibat dalam perebutan kursi nomor satu dan dua di negeri ini.

Elsa Maharani Gagas Usaha Kreatif yang Ubah Padang Lebih Sejahtera

"Yang bilang siapa? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," kata Jokowi di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).

Jokowi mengatakan, ia hanya ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan. Ia juga tidak mau memihak kepada salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) yang bertarung di Pemilu 2024.

Jawaban Titiek Soeharto Apakah Akan Rujuk Dengan Prabowo Subianto

"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," ujarnya.

Jokowi merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memungkinkan presiden berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara. Ia mengaku hanya ingin memberikan penjelasan hukum, bukan bermaksud menyatakan sikap politiknya.

Nama Nama Ibu Negara Dari Awal Kemerdekaan 1945

Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berkampanye. Ia juga sempat memberikan keterangan secara khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat mengenai ketentuan yang membolehkan presiden berkampanye.

Bahkan, dia sempat menunjukkan sebuah catatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rentetan pernyataan dan keterangan Jokowi itu sempat menimbulkan pertanyaan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan capres-cawapres atau tidak.

Namun, Jokowi kini telah menepis spekulasi tersebut. Ia menegaskan tidak akan turun gunung untuk ikut bermain api dalam kancah politik tanah air.