Dedi Mulyadi Anggap Pemekaran Daerah di Jabar Jangan Melulu Soal Politik

Dedi mengaku tak mau kebijakan pemekaran dilakukan hanya dengan pendekatan administratif, tetapi harus mengedepankan kebutuhan publik agar distribusi anggaran berkeadilan. “Pemekaran daerah harus mempertimbangkan kebutuhan publik, bukan politik,” terangnya.

Melalui pendistribusian anggaran yang berkeadilan, maka pembangunan di setiap daerah bisa merata.

“Sehingga tidak terjadi misal ada satu kota kebingungan karena gangnya sudah hotmix semua, rumah rakyat miskin selesai semua, nanti uangnya buat apa, sedangkan di tempat lain jalannya ke sekolah masih nyeberang sungai, kan ini terjadi karena perspektif pemekaran wilayah menjadi pendekatan administratif dan politik,” terangnya. **