Tolak Ekslusivisme, Warga Subang Ingin Pemimpin yang Merakyat

Pedagang ingin pemimpin merakyat.
Sumber :

 

Kades Dukung Cabup, Sekretaris Umum Aslina: Bubarkan Saja Bawaslu!

 

Jabar, VIVA - Pada Pilkada 2024, warga Subang menginginkan sosok pemimpin yang membaur dan merakyat.

Digaji Rp2,1 Juta Per Bulan, Pengamat: Katanya Rugi Kok Nyalon Lagi?

Menolak ekslusivisme, masyarakat beranggapan jika sosok pemimpin yang hanya bergaul dengan lingkungan dan golongannya saja. Maka akan berpotensi melakukan korupsi, sampai tak mempedulikan lagi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Untuk apa sosok pemimpin yang eksklusif? turun ke lapangan pun tidak? Bagaimana mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujar warga Subang Tendi pada Viva Jabar, Senin (16/9).

FKDT Subang Siap Menangkan Paslon yang Bantu Diniyah

Seharusnya, para kontestan di Pilkada Subang jangan hanya membaur pada saat momen Pemilu saja. Karena penilaian masyarakat terhadap para calon itu akan menurun, dengan bahasa "turun ke lapangan hanya karena ada butuhnya saja".

Tendi menyatakan, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa para kontestan di Pilkada seakan-akan enggan membaur dengan masyarakat. Jikalaupun itu terjadi maka para calon harus di dampingi timses,dimana ajang swafoto untuk kebutuhan dokumentasi akan terjadi.

"Saat Pemilu mereka turun ke lapangan. Setelah momen tersebut usai,mereka menjadi ekslusif kembali," kata Tendi lagi.

Abah Dedeng, Pedagang Kopi di seputar jalur Soklat, Subang mengatakan sosok calon pemimpin yang baik adalah sosok yang mau bergaul dengan masyarakat.

Bisa menyerap aspirasi, sosok calon pemimpin ini akan dengan mudahnya mengetahui apa yang menjadi kendala dan kebutuhan masyarakat.

"Kami rindu sosok pemimpin yang mau bergaul dengan masyarakat. Meski hanya ngbrol sambil ngopi, apapun kebutuhan masyarakat bisa tersampaikan," ujarnya.

Ia mengatakan, sudah seharusnya Kabupaten Subang dipimpin oleh Bupati yang tak membatasi diri dengan masyarakat, meskipun terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun hal tersebut bisa terminimalisir dengan kebijakan Bupati itu sendiri.

"Pas mau jadi Bupati ngemis suara, eh pas udah jadi, malah sulit bersua," tuturnya