Dedi Mulyadi Masih Temukan Warga Miskin di Jabar Pinjam ke Bank Emok Ketika Sakit
- Istimewa
Jabar, VIVA - Calon Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan sembilan partai non parlemen, Dedi Mulyadi menilai kebijakan pada sektor kesehatan harus mengikat dan menjamin mulai dari level RT RW. Hal ini berkaca pada kasus seorang ibu yang menderita tumor dengan status janda yang mengharuskan pergi ke Jakarta dengan meninggalkan tiga anaknya dengan kondisi ekonomi susah.
Kang Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan pada sektor kesehatan harus mampu menjamin kondisi ekonomi keluarga yang sakit. Jangan sampai, Janda atau keluarga dengan ekonomi yang sulit, ketika terbebani penyakit dan proses penyembuhan tanggungjawab pangan papannya tak terpenuhi.
“Menyelesaikan problem yang menimbulkan hutang dari gangguan kesehatan, ingat loh banyak orang sakit kemudian pinjam bank emok,” ujar Kang Dedi, Rabu 18 September 2024.
KDM menegaskan, dalam suksesi kemenangan Pilgub Jabar 2024, kebijakan pada sektor kesehatan di Jawa Barat ke depan akan melibatkan RT RW untuk mendeteksi dini masyarakat sekitarnya yang mengarah ke gejala kanker, tumor dan penyakit - penyakit berat lainnya. Bahkan, dokter spesialis kanker maupun tumor, menurut Dedi, akan disiagakan mulai dari level Puskesmas untuk penanganan cepat dan unit laboratorium kesehatan.
Kang Dedi Mulyadi
- Istimewa
“Bisa jadi puluhan ribu masalah seperti ini di Jawa Barat, untuk itu kebijakannya harus banyak, pada tingkat teknis, RT RW itu harus bisa mendeteksi seluruh warga yang memiliki problem seperti itu, terganggu kesehatannya,” kata Dedi.
Selain itu, Dedi memastikan jika memenangkan Pilkada Jabar 2024, keluarga yang terdampak ekonominya karena masalah kesehatan, akan dijamin. “Berhenti kerjaannya atau usahanya, meninggal suaminya anaknya jadi beban, itu harus teridentifikasi dan kita beri solusi. Kondisi seperti itu harus dikasih setiap bulan karena dia sudah tak punya kemampuan lagi,” katanya.
Karena, menurut Kang Dedi, Pemprov Jabar dengan instrumen anggaran APBD, CSR Bank dan Baznaz mampu menyelesaikan masalah mendasar masyarakat prasejahtera di Jawa Barat. “Seluruh aspek keuangan yang berasal dari bantuan, dari pajak dan terakumulasi hari ini belum terbelanjakan secara tepat berdasarkan kebutuhan sehingga kita masih menemukan kasus seperti ini dan kasunya banyak,” katanya. *****
