Ketua Umum PBNU Beri Penjelasan Terkait Ucapan Said Aqil Tolak Bayar Pajak

Ketum PBNU, KH. Yahya Cholil Tsaquf
Sumber :
  • viva.co.id

Jabar – Ketua Umum PBNU, KH. Yahaya Cholil Tsaquf memberi penjelasan terkait ucapan KH. Said Aqil Siroj tentang tolak bayar pajak.

Calon Gubernur Hadiri Halaqah NU Jabar, Jamaah Merasa Dijebak

Untuk diketahui, Said Aqil sempat melontarkan pernyataan tolak bayar pajak melalui akun Instagram miliknya pada Selasa 28 Februari 2023. Hal itu diucapkan imbas dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, anak dari pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun Trisambodo. 

Terkait hal itu, Gus Yahya (sapaan akrab KH. Yahya Cholil Tsaquf) menjelaskan apa yang diucapkan Said Aqil. Menurutnya, Said Aqil bukan menyerukan agar masyarakat tidak bayar pajak.

Aniaya Bocil 2 Tahun hingga Trauma, Pemilik DayCare di Depok Dipolisikan Ortu Korban

“Saya kira orang salah paham. Sebenarnya beliau tidak menyerukan pembangkangan pajak," kata Gus Yahya.

Gus Yahya mengungkapkan seruan itu, memberikan peringatan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak, untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional.

Bicara soal Intervensi, PKB Tegas Bakal Tolak 2 Kiai Utusan PBNU

"Tapi, beliau seperti memberi peringatan kalau akuntabilitas tidak ditegakkan bisa-bisa, orang akan menolak untuk membayar pajak. Saya kira itu yang harus dipahami dalam pernyataan beliau,” ucap Gus Yahya.

Selanjutnya, Gus Yahya menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan melakukan pergerakan yang bertentangan dengan pemerintah. Apa lagi, pajak merupakan sumber untuk pembangunan bangsa ini.

“Karena pajak adalah kepentingan negara yang paling strategis. NU tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa mengganggu kepentingan negara dalam hal pajak,” jelas Gus Yahya.

Gus Yahya juga membeberkan pertemuan antara dirinya dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, Kamis 2 Maret 2023, lalu. 

“Mereka meminta penjelasan apakah benar NU akan membuat gerakan pembangkangan pajak. Saya sampaikan saja dengan terbuka bahwa NU menuntut akuntabilitas yang lebih dari Ditjen Pajak dan secara umum bagi semua kinerja pemerintah,” jelas Gus Yahya.