Tingkatkan Kepercayaan Investor, BPO Labuan Bajo Flores Kantongi Sertifikat HPL Lahan Otorita



Destinasi Wisata, Meruorah Komodo (Labuan Bajo)

Photo :

• Screenshot berita VivaNews

“Salah satu masalah terbesar yang dihadapi investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah kepastian hukum. Kita menghadapi banyak masalah dengan kepastian hukum, sehingga sulit bagi para investor untuk memprediksi rugi laba dalam jangka waktu tertentu. Inilah tugas utama yang diberikan Presiden kepada kami di Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor yang datang untuk kemudian dengan senang hati dan nyaman dapat berinvestasi di nusantara”, ujar Wamen ATR/BPN saat menyampaikan sambutan di depan beberapa investor yang hadir. 

Senada dengan yang disampaikan Wamen ATR/BPN, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi turut menyampaikan komitmen Pemkab Manggarai Barat dalam mendukung pengembangan kawasan Kawasan Parapuar sebagai destinasi pariwisata terintegrasi di Labuan Bajo. 

Ia juga berpesan agar Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut. 



Destinasi Kuliner, Pia Rasa Kuno (Khas Labuan Bajo)

Photo :

• Screenshot berita VivaNews

"Maju terus, berkarya terus, kami semua ada di belakang BPOLBF. Budaya musyawarah dan lonto leok harus kita letakan menjadi pundak fundamental untuk kita melangkah ke hari esok yang lebih baik terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dalam pembangunan” jelasnya. 

Dalam laporannya, Dirut BPOLBF, Shana Fatina menyampaikan bahwa momentum serah terima Sertifikat HPL Lahan Otorita BPOLBF merupakan hasil dari proses yang panjang dengan bantuan berbagai pihak.   

Halaman Selanjutnya

“Berdasarkan Perpres Nomor 32 tahun 2018, kami diamanahkan untuk mengelola lahan seluas 400 Ha yang mulanya berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap Nggorang Bowosie RTK 108. Oleh karena merupakan kawasan hutan, kami memulai koordinasi dengan KemenLHK di tahun 2019 untuk memproses legalisasi lahan kami yang dari 400 Ha tersebut atas arahan Ditjen PKTL KLHK kemudian dibagi menjadi 2 yakni 136 Ha dengan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dan 264 Ha dengan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa/Lingkungan Wisata Alam (IUPJWA)” jelas Shana.