IJTI Bandung Raya Gelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik, Bupati Bandung: Sangat Luar Biasa

Jabar – Ikatan Jurnalis Tevisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Bandung Raya mengadakan seminar di Gedung Dewi Sartika, Pemkab Bandung pada Senin, 13 Maret 2023. Seminar Keterbukaan Informasi dan Wawasan Kebangsaan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna dan sejumlah tokoh lainnya.

Seminar yang dibuka oleh Bupati Dadang Supriatna ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Oliestha Ageng. Hadir pula sebagai narasumber, Kadisdik Ruli Hadiana, Kadiskominfo Yosep dan praktisi media Dery.

Ratusan kepala sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Bandung turut hadir mengikuti acara seminar yang digelar IJTI tersebut.

Kepada Wartawan, Dadang Supriatna mengapresiasi seminar ini. Dadang menilai kegiatan ini berdampak positif bagi insan pendidikan di Kabupaten Bandung, khususnya bagi para kepala sekolah selaku kepanjangan tangan Pemkab dalam dunia pendidikan.

"Seminar ini sangat luar biasa, karena memang saya ingin membenahi sistem pendidikan di Kabupaten Bandung. Dengan seminar keterbukaan informasi publik ini jadi solusi," kata Dadang kepada wartawan.

Kemudian, Bupati Dadang menginginkan para kepala sekolah memahami tugas jurnalis yang sebenanrnya. Sebab, kak Dadang, kerap kali kepala sekolah menjadi sasaran oknum wartawan yang tidak bertanggung jawab dalam menginvestigasi penggunaan Dana Bos sehingga kepala sekolah tidak dapat bekerja maksimal.

"Bagi kepala sekolah jangan ragu, kalau ada yang nanya peruntukan dana BOS sampaiakan saja, kalau sudah melanggar hukum laporkan saja, sampaikan saja ke Pak Kapolres kita kan negara hukum," tegas Bupati.

Selanjut, Dadang berharap dengan seminar ini indeks pendidikan di Kabupaten yang ia pimpin semakin naik.

"Ini gerakan yang bagus, mudah-mudahan indeks pendidikan di Kabupaten Bandung naik," tambah Dadang.

Disamping itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengungkapkan, dalam seminar itu pihaknya mendapatkan banyak keluhan terkait adanya oknum wartawan yang miliki tendensi lain diluar kegiatan jurnalistik.

"Kami sampaikan dalam UU Keterbukaan Publik, badan publik memang harus memberikan informasi setiap kegiatan yang menggunakan APBN atau APBD, namun demikian ada hal yang dikembalikan rahasia pribadi, hak kekayaan intelektual dan yang dapat memperlambat proses penyidikan dan itu mereka harus tahu dan dilindungi undang-undang untuk tidak diinformsikan," tuturnya.

Menurut Kusworo, apabila wartawan meminta uang serta mencari kesalahan dalam pengelolaan sekolah bisa dilaporkan pada kepolisian, sebab hal itu termasuk kategori pemerasan.

"Kalau ada oknum yang meminta uang dan mencari-cari kesalahan bisa langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, itu masuk pada kategori pemerasan," tambah Kusworo.

Sementara itu, Ketua IJTI Korda Bandung Raya Rezitya Prasaja berharap, para peserta yang hadir dalam kegiatan ini paham terkait informasi publik dan dapat membedakan wartawan yang benar-benar menjalankan tugas jurnalistik dan oknum wartawan yang memberikan dampak negatif bagi profesi wartawan.

"Harapan kami dengan kegiatan ini kita sharing agar kepala sekolah dan unsur pendidikan lebih terbuka dengan wartawan, tidak takut sama wartawan, karena wartawan sebagai pilar keempat demokrasi kereta bisa jadi mitra strategis di lingkungan pendidikan," pungkasnya.