Usai Disandingkan dengan Anies Baswedan Sebagai Bacawapres, Kasus Cak Imin Kembali Naik di KPK
- Viva.co.id
VIVA Jabar - Usai mendapat kabar menyenangkan, Ketua Umum PKB, Cak Imin sebagai bakal calon Wakil Presiden (Bacawapres) Anies Baswedan beberapa hari yang lalu. Namun kini, ia dijadwalkan akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi sistem pengawasan TKI.
Hal itu diungkap oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur. Ia menyebut saat ini KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang terjadi pada tahun 2012.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan atau eksekusi KPK Asep Guntur
- Viva.co.id
Saat itu, Mennakertrans dijabat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Karena itu, pihak KPK memastikan akan melakukan pemeriksaan kepada sosok yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB itu untuk mengetahui fakta di balik kasus tersebut.
“Semua pejabat di tempus (waktu kejadian) itu dimungkinkan kami minta keterangan. Kenapa? Karena kami harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B lalu si B tidak kami mintai keterangan kan itu janggal. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kami kami akan minta keterangan,” kata Asep Guntur kepada awak media, Jumat, 1 September 2023.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pimpin pendaftaran bakal caleg
- VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham
Kendati begitu, Asep belum bisa bicara lebih jauh kapan pemeriksaan Cak Imin dilakukan. Saat ini, kata dia, tim KPK sedang melakukan upaya paksa dengan menggeledah lokasi-lokasi yang diduga masih bertalian dengan terjadinya rasuah tersebut.
“Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait (kasus) itu,” kata Asep. Selain itu, ditekankan Asep, lembaga antirasuah juga tengah menunggu hasil perhitungan kerugian negara atas korupsi itu. Dia meminta publik untuk bersabar.
“Nanti ya ini kan sedang kami mintakan kepada yang pihak mendeclare berapa kerugian negara. Jadi dari BPK atau ahli atau auditor yang lagi kami minta,” imbuhnya.
