Jokowi Heran Menteri Dilarang Kampanye Pilpres: Masa Gitu Aja Gak Boleh!

Presiden Jokowi.
Sumber :
  • tvOne News

Jabar –  Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal polemik menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlibat dalam tim sukses pasangan calon Pilpres 2024.

Komentar Jokowi Usai Shin Tae-yong Resmi Dipecat dari Pelatih Timnas Indonesia

Jokowi mengaku tidak keberatan jika menterinya ikut berpolitik, asalkan tetap menjalankan tugasnya dengan baik.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, dikutip VIVA Jabar dari tvOne news, Rabu, 24 Januari 2024.

Usai MK Putuskan Presidential Treshold, PAN Nilai Prabowo Masih yang Terbaik di Pemilu 2029

Presiden Jokowi makan malam dengan Prabowo Subianto

Photo :
  • viva.co.id

Namun demikian, Jokowi menegaskan ada syarat yang harus dipenuhi oleh presiden dan menteri yang ingin ikut kampanye Pilpres 2024.

Soal MK Hapus Presidential Treshold 20 Persen, PAN Umumkan Bakal Setia ke Prabowo

Syarat itu adalah tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Kemudian, seorang presiden hendak turut berkampanye dan berpihak kepada pasangan calon, maka dia harus mengambil.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Jokowi.

Jokowi juga menekankan pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.

Mahfud MD

Photo :
  • screenshoot berita VivaNews

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," tandasnya.

Di sisi lain, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku akan segera mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM.

Mahfud mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah memberinya amanah sebagai Menko Polhukam.

"Baik tolong dengarkan baik baik semuanya, apa yang disampaikan pak Ganjar adalah kesepakatan saya dengan pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik baik, jadi tidak ada pertentangan antara saya dan pak Ganjar," kata Mahfud di Semarang, Rabu (23/1/2024).

Mahfud mengatakan alasan pengunduran dirinya adalah untuk menghindari konflik kepentingan, karena ia sedang berkompetisi dalam Pilpres 2024.

Mahfud berpasangan dengan Ganjar Pranowo, yang merupakan Gubernur Jawa Tengah. Kabar Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam semakin santer terdengar jelang Pilpres 2024.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyarankan cawapresnya Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan lantaran Mahfud sedang mengikuti ajang Pilpres 2024.

Ganjar mengungkap terkait hal ini juga sudah didiskusikan dengan Mahfud. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024