TKN Prabowo-Gibran Soroti 3 Hal 'Mustahil' yang Dipaparkan di Film Dirty Vote

VIVA Jabar – Film Dirty Vote tayang dalam versi penuh di akun Youtube PSHK Indonesia pada Minggu (11/2/2024). Beberapa jam kemudian Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membuat klarifikasi terkait film tersebut.

Dirty Vote adalah film dokumenter yang dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Ketiganya menjelaskan secara detail bagaimana instrumen negara telah digunakan untuk tujuan memenangkan pasangan calon Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.

Beberapa jam setelah peluncuran film tersebut, TKN Prabowo Gibran langsung menggelar konferensi pers untuk menjawab keresahan publik.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Habiburokhman menyebut bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah fitnah, asumtif, dan tidak ilmiah. 

“Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mendegradasi Pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak mendasar,” kata Habiburokhman dikutip dari tayangan Youtube Prabowo Gibran.

Menurutnya Jokowi adalah sosok presiden yang selama dua periode ini selalu berpihak pada rakyat. Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 ini bertekad untuk melanjutkan program Jokowi.

Setidaknya ada 3 hal yang disoroti Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habiburokhman dari film Dirty Vote.

Yang pertama pernyataan Feri Amsari soal penunjukkan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang equivalent lebih dari setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. 

Narasi tersebut menurut Habiburokhman sangat tidak masuk akal dan susah sekali mencernanya.

“Bagaimana bisa seorang PJ (Pejabat) kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerahnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh seorang yang menunjuknya sebagai kepala daerah,” katanya.

Kemudian yang kedua Bivitri Susanti “Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan semakin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja.”

Pernyataan di atas menurut Habiburokhman benar-benar tidak berdasar lantaran tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana. 

“Apa buktinya. Bagaimana status pelaporan dan penanganannya,” tegasnya.

Lalu yang ketiga pernyataan Zainal Arifin Mochtar, yang mengatakan soal kepala desa (di bawah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI) dikerahkan untuk memenangkan paslon tertentu. 

“Ini juga nggak berdasar karena nggak disebut, kasus mana. Lalu kepala desanya memastikan memilih paslon tertentu bagaimana caranya. Sama kayak kepala daerah tadi,” ujar Habiburokhman.  

Maka menurut pria yang juga anggota DPR RI dari fraksi Gerindra itu film Dirty Vote ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang. 

“Karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan,” ucap Habiburokhman. 

Menurutnya elektabilitas Prabowo Gibran sudah meroket menembus batas putaran pertama yakni 50+1. Maka tidak heran jika lawan-lawannya menggunakan cara-cara yang seperti ini.

“Kami menyarankan kepada rakyat agar tidak terhasut dan terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum,” katanya.