Pengamat: Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo adalah Pilihan Terbaik Bagi PDIP
- viva.co.id
VIVA Jabar – Direktur Data Politik Indonesia, Catur Nugroho menilai rencana PDIP bakal menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ialah pilihan tepat.
Menurutnya, PDIP sudah siap menjadi penyeimbang kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan Prabowo-Gibran pada 2024-2029.
"Menjadi opisisi bagi pemerintahan Prabowo adalah pilihan terbaik bagi PDI-P, karena mereka bisa menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus pengontrol bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan datang," kata Catur Nugroho kepada tvOnenews.com, Selasa (20/2/2024).
Catur menjelaskan PDIP memiliki rekam jejak mumpuni bila menjadi oposisi atau pihak di luar pemerintahan.
Hal tersebut dibuktikan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama sepuluh tahun atau dua periode.
"Lagipula PDI-P juga sudah berpengalaman menjadi oposisi ketika masa pemerintahan SBY, sehingga mereka seharusnya sudah paham bagaimana menempatkan diri sebagai bagian yang berada di luar pemerintahan," jelasnya.
Sebelumnya, rencana PDIP menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran mengemuka setelah hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei.
Adapun, hasil quick count menempatkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang dan berpotensi satu putaran pada Pilpres 2024.
Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklarifikasi bahwa pihaknya belum menentukan sikap soal berada di pemerintahan atau sebagai oposisi.
"Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun.," kata Hasto di Gedung High End, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Hasto mengaku meski berada di luar pemerintahan, PDIP mendukung kebijakan-kebijakan yang prorakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan.
"Itu kami dukung. Tapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani. Nah, di situ (PDIP, red) menyampaikan suatu sikapnya," tuturnya.
