PDIP Desak Pemerintah Lebih Serius Tangani KKB Papua

Hasto Kristiyanto, Sekjend PDI Perjuangan
Sumber :
  • Berbagai Sumber

Jabar – Kondisi yang menegangkan di pulang paling timur Indonesia terjadi beberapa hari terakhir. Pasalnya, baku tembak terjadi sampai menelan satu korban. Prajurit TNI gugur dalam menjaga kedaulatan Negara di Papua.

4 Rekomendasi Game Gratis Terbaik di PC 2024 yang Wajid Anda Mainkan

Terkait hal tersebut, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani peristiwa yang terjadi di Papua.

Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan keperihatinannya terhadap gugurnya prajurit TNI usai terlibat pertempuran dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dapat Insentif Fantastis, Ini Syarat Daftar Prakerja Gelombang 70

"Papua kami sangat prihatin terutama korban dari TNI, bagaimanapun juga mereka pahlawan bangsa karena tugas TNI memang menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa di atas segalanya. Itu hukum di dalam menjaga kedaulatan kita. Kami sangat berduka atas korban korban yang telah terjadi," kata Hasto, Rabu (19/4/2023).

Hasto menilai, gerombolan bersenjata itu tidak bisa lagi disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB), melainkan, kata Hasto, mereka tepatnya disebut sebagai Kelompok Separatis Teroris (KST).

Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 70, Dibuka Hari Ini Jum'at 14 Juni 2024

"Tetapi kami juga merekomendasikan kepada Pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka adalah gerakan separatisme yang harusnya negara jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara," ungkap dia.

Ia menambahkan, semestinya Pemerintah lebih serius menangani kekerasan yang kerap terjadi di Papua, dengan mengubah KKB menjadi KST.

Menurut dia, instrumen negara dapat digunakan untuk melakukan diplomasi internasional terhadap KST.

"Baik melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri, kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ke gereja, dan  kelompok adat," tutur Hasto.

Kemudian, dia mengatakan, Pemerintah juga dapat mengambil langkah dengan mengedepankan apa yang dilakukan Presiden Jokowi.

"Pembangunan yang lebih komprehensif mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak hak wilayah atas tanah adat, membangun design bagi masa depan," ujarnya.

Kemudian, Hasto mengungkapkan bahwa Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara manapun yang menggangu kedaulatan kita," ucapnya.