Tenaga Ahli KSP Tegaskan Kasus Johnny G. Plate Murni Masalah Hukum
- tvonenews.com
VIVA Jabar – Terungkapnya kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti yang menelan kerugian negara hingga Rp.8 Triliun kini berbuntut pada penetapan Menkominfo, Johnny G Plate sebagai tersangka.
Politisi Partai NasDem tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya melalui tiga kali pemeriksaan hingga ia resmi memakai rompi tahanan Kejagung pada Rabu, 17 Mei 2023.
Menkominfo Johnny G Plate jadi tersangka korupsi
- viva.co.id
Mengenai penetapan Johnny sebagai tersangka atas kasus korupsi tersebut, tenaga ahli Kantor Staff Presiden (KSP) Ali Ngabalin mengeluar pernyataan mengingat kondisi saat ini sudah menjelang tahun politik.
Ali Ngabalin meminta agar semua pihak tidak mengait-ngaitkan kasus Menkominfo tersebut dengan politik. Meski begitu, Ali menilai wajar apabila khalayak melihat penetapan Johnny G. Plate tersebut dengan kacamata politik.
“Wajar kalau publik memiliki penilaian seperti itu, tapi saya harus bilang bahwa proses ini kan bukan berjalan baru sehari dua hari,” ujar Ali Mochtar Ngabalin kepada tvOne pada Rabu, 17 Mei 2023.
Lebih lanjut, Ali Ngabalin menegaskan bahwa kasus tersebut sudah berjalan lama dan sudah melalui proses mendalam.
“Saat dalam mengambil keputusan ini, tidak mungkin Kejagung mengambil keputusan tanpa alasan yang kuat serta bukti yang kuat dan lain-lain,” kata Ali.
Oleh karena itu, Ali mengatakan jangan pernah kasus seperti ini dihubungkan dengan politik.
“Apa yang terjadi pada menteri partai pendukung pemerintah seperti PDIP, partai Golkar kemarin dan beberapa kemarin juga partai Gerindra semua tidak ada urusan,” katanya.
“Ini menyangkut dengan masalah hukum jadi ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi kejaksaan atau KPK. Jangan pernah sekali-kali ada orang yang mengkait-kaitkan dengan politik,” lanjut Ali.
Selain itu, Ali mengatakan bahwa Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada semua pejabat termasuk menterinya agar tidak bermain dengan hukum. Dikatakan Ali, Presiden tidak akan memberikan hak istimewa atau privilege terhadap para menterinya.
“Karena presiden tidak akan memberikan privilege kepada para menteri atau para pembantu presiden,” tandas Ali.
Ali mengatakan, apapun bagi pemerintah dan presiden tidak ada lain tidak ada bukan selain proses ini akan berjalan.
“Presiden pasti menyerahkan ini kepada proses hukum,” tandasnya.
