Solusi Pengelolaan Sistem Pendidikan di Jawa Barat Ala KDM

“Uangnya kemanakan itu? Jadi negara ini berdosa. Meminta rakyatnya sekolah, mewajibkan rakyat sekolah 12 tahun, tapi kelasnya tidak memadai, kursinya tidak memadai,” ujarnya.

Ia meminta kepada seluruh kader dan anggota dewan Partai Gerindra untuk membuat sikap tegas kepada pemerintah dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat dalam memperjuangkan hak-hak anak dalam memperoleh Pendidikan yang baik.

“Negara sudah merdeka puluhan tahun, pejabat setiap tahun ke luar negeri tapi rakyat mau sekolah susah. Berarti ini ada masalah. Uangnya cukup, banyak, hanya belanjanya seharusnya butuh bangku malah beli alat peraga, butuh kelas malah beli ATK,” ucapnya.

KDM menyebut, saat ini rakyat tidak meminta banyak kepada pemimpinnya. Rakyat hanya meminta sekolah tidak susah, dekat sehingga tidak perlu ongkos dan tidak ada lagi pungutan atas nama apapun.

Selama ini, KDM kerap menyelesaikan masalah warga yang ijazah ditahan sekolah karena belum menyelesaikan administrasi keuangan. Terakhir, kasus di Cimahi dimana ijazah ditahan karena siswa belum melunasi infaq pembangunan masjid.



Dedi Mulyadi

Photo :

• Istimewa

Setelah dikonfirmasi ternyata sekolah terpaksa membuat infaq karena harus membangun masjid sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar yang diwajibkan pemerintah.

Halaman Selanjutnya

Sementara di satu sisi uang operasional yang diberikan pemerintah kurang dan sering telat.