Sekolah Tidak Layak di Bekasi, Dewan Pendidikan Ajak Pemangku Kepentingan Kolaborasi Memperbaikinya

Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi resmi dikukuhkan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan sejak 30 Desember 2022, jelang setahun keberadaannya Dewan Pendidikan masih berjalan secara mandiri.

"Kita masih berjalan secara mandiri, belum ada anggaran dari Pemkab Bekasi meski kita sudah hampir setahun bersama-sama 11 orang anggota lainnya," tutur Irwan.

Dia menjelaskan Dewan Pendidikan hadir untuk menyoroti persoalan pendidikan serta memberi solusi kepada Pemkab Bekasi tentang persoalan pendidikan apapun itu.

"Untuk pendidikan tidak bisa hanya pemerintah daerah, ini tanggung jawab bersama. Kita harus berkolaborasi. Kita maksimalkan kolaborasi dengan prinsip hokoku 'melaporkan', renkaku 'menginformasikan' dan sodan 'konsultasi'," tutur dia.

"Jadi melaporkan, menginformasikan dan konsultasi bukan atasan kepada bawahan, tetapi dua arah. Harus ditopang horenso yang intensif agar hasilnya maksimal," ucap dia.

Selama ini Dewan Pendidikan sudah menggandeng beberapa CSR perusahaan swasta untuk dunia pendidikan seperti bantuan toilet di salah satu SDN, pemeriksaan mata pelajar, pembuatan lapangan sekolah, dan lainnya.

"Itu berkat komunikasi yang intensif. Kita harapkan pemerintah daerah juga bisa komunikasi intensif dengan Dewan Pendidikan karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama-sama," katanya.

Halaman Selanjutnya

"Saya pada prinsipnya membandingkan (dengan kondisi di tempat lain) karena kita perlu benchmark untuk prinsip ATM (amati tiru modifikasi). Bicara 5 tahun ke depan yang melanjutkan kita pasti akan tantangannya berbeda Oleh karena itu kita perlu kemampuan agility atau kelincahan adaptasi yang harus dimiliki setiap leader," demikian kata dia.