Santri di Jabar Deklarasi Moderasi Beragama
- Istimewa
VIVA Jabar – Sebanyak 500 orang santri yang tergabung dalam Forum Santri Jawa Barat (FSJ) Menderklarasikan “Moderasi Beragama sebagai Penguatan Kehidupan Kebhinekaan”, yang digelar di Aula Ponpes Nurul Iman, Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.
Hadir dalam kegiatan tersebut dari Instansi pemerintah serta dari FKUB, diantaranya perwakilan dari Polda Jabar, Kodam III/Slw, Kejati Prov. Jabar, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jabar dan Tim Ahli FKUB Prov. Jabar, Dr. Ayi Yunus Rusyana, M.Ag, acara ini dipandu seorang pegiat muda bidang Ilmu Sosial, Dr. Iwan Nuryan, M.AB. (Direktur LKkPH Neraca Bandung).
Ketua Forum Santri Jawa Barat (FSJ) pimpinan Moh. Puad Syafi'i, M.A, mengatakan penguatan dan pengembangan moderasi beragama memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara, serta untuk menciptakan kehidupan yang rukun diantara pemeluk agama atau keyakinan yang berbeda.
Eskalasi politik Indonesia tahun 2023 – 2024 menghadapi tantangan terbesar, antara lain politik identitas, intoleransi, radikalisme, mis informasi dan hate speech yang muncul pada platform digital yang biasa digunakan oleh masyarakat. Mencermati situasi tersebut, para santri harus paham terkait pencegahan praktik politik identitas, propaganda intoleran, radikalisme kelompok beragama dan komodifikasi agama dalam Pemilu 2024.
Untuk itu, Moh. Puad Syafi'i, M.A, berharap agar agama jangan dijadikan wilayah politik praktis sehingga tidak memicu terjadinya konflik. Sebab, agama dan hukum harus berjalan sesuai porsinya masing-masing, karena agama mempunyai prinsip adil, sehingga agama tidak boleh dijadikan isu politik.
"Sehingga apabila tidak mencampur agama dengan politik bisa menciptakan keharmonisasian sosial antar umat beragama, oleh karena itu perlu untuk menjaga Jawa Barat tetap damai menjelang pemilu 2024," kata Moh. Puad Syafi'i, M.A saat membuka kegiatan.
Moh. Puad Syafi'i, M.A, menambahkan, dalam kehidupan sehari-hari dan berpolitik diutamakan asas jujur dan terbuka sehingga bisa memberikan informasi yang benar sehingga berita dan informasi yang diterima tidak hoax dan tidak berkhianat terkait berpolitik.
