Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Purwakarta Disoal, Diduga Bupati Lindungi Sosok Ini

VIVA Jabar – Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dinilai tergesa-gesa dalam melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi pada bulan April 2023.

Sebelumnya, pelantikan itu terjadwalkan pada 12 Mei 2023 mendatang. Namun, Bupati Anne mendadak memajukan pelantikan pejabat yang telah lolos seleksi pada hari ini Selasa, 2 Mei 2023.

Karena itulah yang memunculkan isu pelantikan tersebut sarat akan dugaan unsur 'main mata' antara Bupati Anne dan salah satu pejabat yang dilantiknya hari ini.

Menurut Aktivis Demorasi Kabupaten Purwakarta, Asep Hermawan, memajukan pelantikan pejabat yang dilakukan Bupati Anne itu menyelamatkan salah seorang peserta yang masa bhaktinya akan berakhir 2 Mei 2023.

Seseorang peserta itu diduga bernama Dicky Darmawan yang genap berusia 56 tahun pada tanggal tersebut. Sebelumnya Dicky menjabat sebagai Kabag Hukum Setda Purwakarta, lalu dilantik hari ini sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta bersama pejabat lainnya.

"Artinya jika dilantik setelah tanggal 2, maka harus gugur dengan sendirinya. Maka di sini nampak dugaan bagaimana adanya pengkondisian agar pelantikan bisa segera dilaksanakan tanggal 2 mei ini. Dan memang terjadi," ungkapnya.

Asep menerangkan, seharusnya Bupati Anne betul-betul melaksanakan tahapan seleksi ini dengan sempurna sebagaimana yang telah direncanakan dan diumumkan ke publik, yakni sesuai dalam surat Bupati Nomor KPG.07/604-BKPSDM/2023 (tahapan pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023).

Bahkan, Asep menilai jika apa yang saat ini terjadi seperti menegaskan bahwa urusan rotasi mutasi ASN ini selalu menjadi masalah bagi Pemerintahan Kabupaten Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Anne Ratna Mustika.

"Apakah ini inkonsistensi dalam menjalankan aturan? Di mana sebelumnya, sudah ada beberapa masalah terjadi soal ini rotasi-mutasi ASN ini. Tentunya ini harus dikaji lebih dalam, dan  Komisi ASN dan Kementerian PAN/RB harus turun langsung," tegasnya.

Untuk diketahui, kejanggalan yang menegaskan adanya pemaksaan kondisi agar seorang peserta ini lulus. Yaitu, surat rekomendasi ke Komisi ASN dari pemerintah Purwakarta dilayangkan sebelum test kesehatan selesai. 

Lalu balasan dari KASN dengan surat nomor B-1571/JP.00.00/04/2023 keluar pada hari Jumat, 28 april 2023, di mana pelaksanaan test kesehatan masih berlangsung.

"Padahal, jika proses ini memang tidak ada apa-apa, tidak usah tergesa. Surat ke KASN seharusnya diberikan setelah semua rangkaian seleksi selesai. Tapi ya sudah, bagaimana lagi. Tapi saya yakin publik bisa menilai bahwa isu-isu soal masalah rotasi dan mutasi sebelumnya menjadi tegas benar adanya," ujar Asep.

Selain itu, Asep juga menemukan keanehan soal penilaian. Kejanggalannya, seorang peserta yang nilai uji kompetensi (assesment) rendah, tiba-tiba bisa mendapatkan nilai fantastis untuk  makalah dan presentasi.

"Saya akan dorong ke lembaga-lembaga terkait agar turun tangan menangani masalah ini, termasuk konfirmasi kepada tim uji dari Universitas Padjadjaran," tutupnya.

Lantik 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Diketahui, Bupati Anne melantik 4 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II di lingkup Pemkab Purwakarta pada Selasa, 2 Mei 2023.

Keempat pejabat eselon II Pemkab Purwakarta yang dilantik yakni, Dicky Darmawan, Juddy Herdiana Sukandar, Rahmat Heriansyah dan Tin Sumartini.

Pelantikan dan pengambilan sumpah itu digear di Bale Nagri Pemkab Purwakarta yang disaksikan Wakil Bupati Purwakarta, Sekda, Asda, Staf Ahli, para kepala perangkat daerah, Camat, serta Kabag di lingkup Pemkab Purwakarta.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, para pejabat yang dilantik telah menempuh perjalanan yang panjang, artinya melalui tahapan administratif dan lain-lain.

"Kami juga membentuk panitia seleksi, begitu mengikuti tahapan seleksi ini, sampai dengan terakhir rekomendasi ke KASN dan semuanya telah kami terima pada Jumat 28 April 2023 lalu," kata Ambu Anne.

Menurutnya, pelantikan ini untuk melengkapi struktur kepegawaian di lingkungan Pemkab Purwakarta. Pengambilan sumpah jabatan ini untuk menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang pada akhirnya harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Purwakarta.

"Yang harus diingat adalah, adanya perubahan paradigma di pemerintahan daerah, bahwa ASN sebagai aparatur sipil negara, tupoksinya adalah pelayan masyarakat. Pergeseran paradigma itu terjadi sejak beberapa tahun ke belakang. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, yang pertama adalah faktor tuntutan masyarakat," ujarnya.

Kata dia, tuntutan masyarakat sekarang makin kencang apalagi para PNS ini adalah bagian dari gerbong yang paling dekat pelayanan terhadap masyarakat. Ia juga mengisyaratkan agar para pejabat tersebut dapat berkolaborasi dengan pejabat lainnya.

Melihat perkembangan terakhir ini, beban kerja para pegawai semakin berat. Terkadang, masyarakat tidak tahu bahwa pegawai itu ada jam kerja, namun mau tidak mau pegawai harus bekerja lebih maksimal.

"Saat ini, tuntutan masyarakat kepada kita sebagai ASN lebih tinggi, kita harus berusaha lebih maksimal untuk melaksanakan tugas kita sebagai pelayan masyarakat," kata Ambu Anne.