DPRD Bandung Barat Siap Lepas Tunjangan Rumah
- Instagram @infokbb_id
VIVAJabar – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait penghapusan tunjangan rumah bagi anggota dewan.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta DPR RI untuk mencabut sejumlah tunjangan sebagai bentuk merespons keresahan publik.
Mahdi menyampaikan, DPRD Bandung Barat tidak memiliki kewenangan untuk menolak aturan yang ditetapkan di tingkat pusat.
Menurutnya, seluruh anggota dewan di daerah harus tunduk terhadap kebijakan tersebut.
“Kami mengikuti aturan di atas aja. Kami nggak bisa menentang aturan. Masalah cukup atau tidak, gimana kita bersyukur aja,” kata Mahdi saat ditemui, Senin, 1 September 2025.
Ketua DPRD Bandung Barat
- Instagram @infobandungbarat
Dia menjelaskan, terdapat perbedaan mekanisme antara tunjangan rumah anggota DPRD daerah dengan yang berlaku di tingkat nasional.
Meski demikian, jika aturan resmi menghapus tunjangan tersebut, DPRD Bandung Barat siap menaatinya.
“Kalau tunjangan itu dihilangkan dan jadi aturan, kenapa tidak? Nominalnya juga beda, saya gak bisa ungkap karena beda-beda dan gak etis,” ujarnya.
Selain itu, Mahdi mengingatkan agar para anggota legislatif lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.
Dia menilai, saat ini masyarakat semakin peka terhadap kebijakan pemerintah, sehingga ucapan wakil rakyat harus bijak dan tidak menyinggung perasaan publik.
“Kami mengimbau kepada teman-teman untuk tidak memberikan statement yang justru melukai masyarakat. Berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, mending diam,” tegasnya.
Di tengah isu hangat mengenai tunjangan, Mahdi memastikan bahwa roda kinerja DPRD Bandung Barat tetap berjalan normal.
Saat ini, dewan sedang fokus membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dia menekankan pentingnya pembahasan tepat waktu agar program pokok dan aspirasi (Pokir) legislatif tidak terganggu.
“Sekarang kita ngantor jalan terus lagi bahas KUA-PPAS. Kalau itu gak dibahas telat, Pokir bagaimana?” tuturnya.
Dengan demikian, DPRD Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk mengikuti kebijakan pusat, sembari tetap menjaga kelancaran proses pembahasan anggaran daerah.
