Wagub Jabar Undang Ratusan Kyai dan Ulama Bahas Soal Ponpes Al Zaytun, Bakal Dibubarkan?

VIVA Jabar – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat akan mengumpulkan kyai, ulama, MUI dan Ormas Islam akan berkumpul di Gedung Sate atas undangan Pemprov Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Kabag TU Kanwil Kemenag Jabar, Muhamad Ali Abdul Latief bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengundang Kanwil Kemenag Jabar, Ulama, Kyai, dan MUI, serta ormas Islam ke Gedung Sate, di Kota Bandung Jawa Barat.

"Kita mendapatkan undangan dari pak Gubernur, untuk melaksanakan Silaturahmi bersama ulama, kyai, MUI dan Kemenag Jabar melalui undangan Pemprov Jabar besok (Senin)," kata Muhammad Ali Abdul Latief dikutip dari tvOnenews, Senin, 19 Juni 2023.

Nanti keputusannya soal kontroversi Ponpes Al Zaytun lanjut Abdul Latief akan dibahas besok dalam pertemuan tersebut.

"Kalau dari Kemenag Jabar itu kan bidang kita itu dibidang pendidikan, madrasah, dan pondok pesantren, sehingga yang menjadi kewenangan kita, di Kementerian Agama itu kewenangan-kewenagan soal tersebut, dan kalau urusan paham, mengenai adanya isu-isu kontroversial hal yang lainya itu ada yang lain bidangnya," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Ali Abdul Latief Kanwil Kemenag Jabar juga akan menunggu keputusan seperti apa dari MUI maupun dari Pemerintah Pusat, soal Ponpes Al Zaytun di Indramayu tersebut.

"Dengan kejadian di Al Zaytun ini penting perlu kamu sampaikan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat, sudah beberapa kali menyikapi sesuai perintah pak Gubernur akan menguatkan kembali, pak gubernur tadi malam memerintahkan kepada saya untuk merespon apa yang terjadi hari ini tentang  Al Zaytun," kata Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.

Ia pun mengatakan, bahwa dirinya sudah ke Ponpes Al Zaytun, dan itu bagian dari tugas serta sekarang akan tugas Kembali untuk merespon harus bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi masalah Al Zaytun, dan  untuk mencari solusi atas hal itu telah mengundang 300 kyai, Ulam dan tokoh masyarakat, MUI dan Kemenag Jabar.

"Karena Pemerintah bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat, kalau pemerintah tahu apa yang diharapkan dan dinginkan oleh masyarakat. Apalagi menyangkut pondok pesantren," katanya.