Imbas Kasus Rafael Alun, Sejumlah Nama Pejabat Pajak Lain Terseret

Jabar – Imbas penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo terhadap Putra Pengurus Pusat GP Ansor, Cristalino David Ozora kini melebar ke sejumlah pihak. Terutama ayah dari Mario Dandy, yakni Rafael Alun Trisambodo yang kini telah dipecat dan diperiksa KPK.

Rafael Alun harus menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK lantaran kepemilikan harta berjumlah fantastis. Hal tersebut dianggap tidak wajar mengingat status Rafael Alun sebagai ASN eselon III di Kementerian Keuangan.

Tidak hanya itu, Rafael Alun juga diketahui memiliki sejumlah transaksi bernilai Rp.500 miliar.

Berdasarkan analisis pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditemukan bahwa istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek memiliki saham di dua perusahaan di Minahasa Utara.

Namun rupanya, tak hanya istri Rafael Alun. Menurut Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan ada juga saham dari istri pejabat pajak Wahono Saputro.

"Dari hasil analisis kita di data LHKPN, ternyata saudara RAT (Rafael Alun) kan istrinya tercatat pemegang saham di dua perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara, yang perumahan. Kita lihat detailnya ternyata ada lagi, bahwa perusahaan yang dua ini pemegang sahamnya selain istri RAT, ada lagi istri orang pajak juga, kita sebut namanya Wahono Saputro," ujar Pahala dalam jumpa pers, Jakarta pada Rabu, 8 Maret 2023.

Selanjutnya, Pahala juga mengungkapkan Wahono Saputro menyampaikan laporan LHKPN senilai Rp.14 miliar.

"Harta yang dilaporkan oleh saudara Wahono Saputro sekitar Rp14 miliar-an. Jadi sekali lagi bagi kami di LHKPN bukan besar atau kecilnya, karena dia nyangkut di nama perusahaan ini, istrinya ada di sana bersama dengan istri RAT," kata Pahala.

Atas dasar tersebut, Pahala memerintahkan tim LHKPN untuk membuat surat pemanggilan terhadap Wahono Saputro. Wahono dijadwalkan diperiksa pada pekan depan.

"Oleh karena itu, kemarin kita terbitkan surat tugas pemeriksaan LHKPN atas nama Wahono Saputro, kebetulan beliau ada di Jakarta, jadi kita harapkan mungkin minggu depan kita undang untuk klarifikasi," kata Pahala di KPK.

Sementara itu, KPK juga menyebutkan para pegawai di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga memiliki saham di sejumlah perusahaan. Berdasarkan data yang dikantongi KPK, ada sebanyak 134 pegawai memiliki saham di 280 perusahaan.

"Oleh karena itu, kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Rabu, 8 Maret 2023.

Pahala mengatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut tentang kepemilikan saham para pegawai pajak tersebut. KPK juga akan mengirimkan laporan ini kepada pihak Kemenkeu.

"Khusus data ini kita dalami 280 perusahaan ini yang berisiko kalau perusahaannya konsultan pajak. Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami, jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN kita. Nanti akan kita sampaikan ke Kemenkeu juga untuk didalami 134 orang ini sambil kita lihat juga bagaimana profil dan kekayaannya," kata Pahala.