Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menjalankan program Perluasan Bantuan Hukum Bagi Individu dan Ke

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, hingga saat ini belum menjalani pemeriksaan terkait dugaan membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 175.510 narapidana dan warga binaan dalam rangka peringatan HUT ke-78 RI. Dari 175.510 narapidana y

"Indonesia telah ditawari untuk menjadi tuan rumah IKF, dan saat ini sedang kita rundingkan, apakah nanti akan digelar tahun 2025 atau tidak," katanya di Kantor Imigrasi

Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) telah mengundang sejumlah menteri untuk mengadakan rapat koordinasi guna membahas

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatau negara ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Hal itu sekarang  sedang terjadi di Indonesia. 

Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso dapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan berkaitan laporannya ke Komis

Dugaan monopoli bisnis Lapas oleh anak Menkumham Yosanna Laoly, Yamitema Laoly sempat menjadi pemberitaan hangat di berbagai media massa. Menanggapi isu tersebut, Menkop

Kabar terbaru kali ini menimpa anak seorang Menteri, Yasonna Laoly. Perlu diketahui, Yasonna Laoly saat ini masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Anaknya diduga t

Yamitema Laoly anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly saat ini jadi sorotan karena disebut sebagai sosok anak menteri yang terlibat bisnis

Dalam keterangan yang diterima, Felicia Adema merupakan bule kelahiran Indonesia. Di mana sang ayah seorang warga Belanda, sedangkan ibunya WNI yang menetap di Bogor.

Rika mengatakan, pemberian remisi tambahan untuk justice collaborator (JC) tertuang dalam Pasal 35a ayat 1, 2, 3 dan 4 serta Pasal 37 Permenkumham 7 Tahun 2022