Jelang Pemilu 2024, FKS Soroti Kedaulatan Pemerintah Atas Infrastruktur Fisik Siber
- Screenshot berita VivaNews
VIVA Jabar – Teknologi menempati urutan atas dalam daftar fasilitas yang paling dibutuhkan di zaman modern seperti saat ini. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi kian hari kian meningkat.
Teknologi memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan sistem pemerintahan. Jika tidak dikelola dengan tatanan yang baik, maka bisa menimbulkan disrupsi di lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih Indonesia akan memasuki tahun-tahun politik.
Dalam sambutan pada acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) yang bertajuk Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Siber Guna Menghadapi Pemilu Tahun 2024, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfatur) Kemenko Polhukam Marsda TNI Dr. Arif Mustofa M.M. mengatakan, berbagai infrastruktur dan sistem informasi yang akan digunakan dalam Pemilu nantinya memiliki potensi kerawanan terhadap serangan siber.
Oleh sebab itu menurut Arif, infrastruktur dan aplikasi sistem informasi tersebut harus disiapkan secara cermat dan teliti, serta memenuhi standar keamanan yang memadai.
"Perlu upaya yang konkrit guna mengantisipasi berbagai potensi ancaman insiden siber agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar Deputi Bidkoor Kominfotur.
Sebagai informasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat anomali trafik pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 12 Juni 2023 mencapai sekitar satu milyar lebih anomali trafik, dengan kategori malware activity hingga 57.33%. Hal ini tentunya menandakan bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap serangan siber.
Demikian juga kerawanan pelaksanaan Pemilu juga berpotensi meluas menjadi kerawanan keamanan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong semua K/L/D dan stakeholder terkait peningkatan keamanan siber guna menghadapi pemilu 2024
