Bawaslu RI Respon Film Dirty Vote yang Viral Bongkar Dugaan Pemilu Curang

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja
Sumber :
  • Berbagai Sumber

VIVA Jabar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akhirnya angkat bicara terkait kritikan terhadap lembaga pengawas Pemilu tersebut yang terdapat dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote.

Resmi! KPU RI Umumkan Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, Berikut Perolehan Suaranya

Salah satu pemeran dalam film tersebut, Feri Amsari yang merupakan pakar Hukum Tatanegara mengatakan bahwa tugas Bawaslu dalam pemilu adalah menangani serta menindak dengan tegas pelanggaran yang terdapat selama pemilu.

Kendati demikian, menurut Feri, Bawaslu hanya mengawasi dan memberi sanksi berupa teguran selama berjalannya pemilu. Karenanya, ia menilai Bawaslu inkompeten dalam melaksanakan tugasnya.

TKN Prabowo-Gibran Bantah Isu Kecurangan Pemilu 2024

Seharusnya, menurut Feri, Bawaslu memberi sanksi yang dapat membuat jera pelaku pelanggaran atau kecurangan sehingga tidak terulang lagi.

"Ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaran pemilu. Tetapi faktanya Bawaslu Inkompeten," kata Feri.

Bawaslu RI Pastikan Pembayaran Honor PKD Telah Tuntas

Menanggapi kritikan tersebut, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mempersilahkan segenap elemen masyarakat mengkritik. Namun, Bagja memastikan pihaknya telah bekerja dengan baik.

Oleh karena itu, Rahmat Bagja menyerahkan penilaian terhadap Bawaslu kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar," katanya di kantor Bawaslu RI, Minggu (11/2/2024).

"Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive perspektif masyarakat," sambungnya.

Pun demikian, Rahmat Bagja menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara. Menurutnya, setiap warganegara bebas berpendapat dan dilindungi oleh undang-undang.

"Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja secara profesional.

"Initinya KPU mau ada apapun, pernyataan apa pun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas," kata Hasyim saat tengah meninjau pemungutan suara di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu (11/2/2024).

Hasyim memastikan bahwa semua tudingan buruk terhadap KPU akan terbantahkan dengan bukti-bukti kongkret terkait kinerja KPU.

"Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya," ucap Hasyim.

Sebagai informasi, film Dirty Vote dirilis oleh rumah produksi WatchDoc melalui platform YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024 kemarin.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu.