Bawaslu RI Pastikan Pembayaran Honor PKD Telah Tuntas

Jabar – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa semua honor untuk panitia pengawas pemilu kelurahan/desa (PKD) telah terbayarkan. Bagja membantah adanya keluhan terkait pembayaran yang belum tuntas.

"Udah dibayar seharusnya. Tanya ke Kasek (Kepala Sekretariat), seharusnya sudah dibayar," ujar Bagja di Jakarta.

Bagja menambahkan, apabila terdapat PKD yang belum menerima honor, ia akan menegur Kepala Sekretariat Bawaslu RI. Ia juga meminta PKD yang belum mendapat honor untuk memperjelas detail keluhan mereka.

"Harus jelas juga di PKD mana, ada di mana, dan apa yang belum yang belum dibayarnya. Apa honor, apa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) atau apa?" tegas Bagja.

Meskipun demikian, Bagja mengakui bahwa proses pembayaran SPPD memang membutuhkan waktu.

"Kalau SPPD mungkin agak lama, tetapi kalau honor sudah dibayar," tambahnya.

Di Kota Depok, honor Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah dibayarkan dengan total Rp5,57 miliar untuk 5.570 pengawas TPS.

Halaman Selanjutnya

Roberto Rossi, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu Kota Depok, menyatakan bahwa ribuan PTPS telah melaksanakan tugas mereka dalam Pemilu 2024.