Kadin Indonesia Susun Whitepaper Kebijakan Ekonomi Indonesia 2024-2029
Kadin Indonesia berharap, whitepaper kebijakan ekonomi ini dapat memperkuat dan menyukseskan program pembangunan 2025-2029, serta mendorong implementasi Asta Cita dan 17 program prioritas pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Inisiatif ini juga menegaskan komitmen Kadin Indonesia terhadap pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Selain membahas mengenai penyusunan whitepaper pembangunan ekonomi, rapat koordinasi ALB Kadin Indonesia asosiasi juga diisi oleh agenda penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai Pilot Project Sinergi Asosiasi antara Asosiasi Mall dan 8 Asosiasi Pendukung Mall.
“Pertemuan hari ini juga merupakan tindak lanjut dari Forum ALB yang diselenggarakan ketika Rapimnas. Alhamdulillah, saat ini, semakin banyak asosiasi yang bergabung dengan Kadin Indonesia. Setidaknya saat ini ada 221 asosiasi atau naik 78%, dibandingkan hanya 124 asosiasi ketika pertama kali saya menjabat pada tahun 2021. Ini artinya ada dukungan dan kepercayaan lebih yang diberikan kepada Kadin Indonesia,” ungkap Arsjad.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Erik Hidayat mengapresiasi Kadin Indonesia karena telah melibatkan para asosiasi dalam proses penyusunan whitepaper yang nantinya bisa jadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun program kerja. Hal ini sejalan dengan mandat Kadin Indonesia sebagai wadah bagi dunia usaha dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
“Kami harap setelah whitepaper ini diserahkan kepada pemerintah, ada keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha lokal. Kami juga meminta bantuan Kadin Indonesia, agar suara-suara pengusaha lokal tetap didengar,” kata Erik.
Senada dengan Erik, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI), Tasha Megananda memuji peran Kadin Indonesia yang inklusif melibatkan asosiasi dalam perumusan Whitepaper. “Kami melihat inisiatif Kadin sangat penting dalam menjembatani kepentingan dunia usaha kepada pemerintah melalui advokasi kebijakan telah membantu penyampaian aspirasi para asosiasi, himpunan, ikatan, dan gabungan,” pungkas Tasha.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 dan diperkuat oleh Keppres No. 18 Tahun 2022, Kadin Indonesia diamanahkan untuk menjadi rumah bagi seluruh asosiasi, himpunan, ikatan, dan gabungan yang mewakili dunia usaha nasional. **
