Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, hingga saat ini belum menjalani pemeriksaan terkait dugaan membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Arsul mengatakan, dalam surat permintaan pemakzulan Presiden, Denny Indrayana menyebut namanya dan juga PPP. Tapi lanjut Arsul, yang ditulis itu adalah sebuah kebohongan

Isi surat tersebut meminta DPR untuk memakzulkan atau diberhentikan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak netral dan kerap melakukan cawe-cawe terkait Pemilu 2024.

Terlebih jika hukum digunakan untuk menyerang kubu oposisi, sedangkan tumpul kepada koalisi. Pakar hukum tata negara itu juga mengutip Hadis Rasullullah Muhammad SAW.

Tidak menutup kemungkinan Penyidik Bareskrim akan melakukan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana, mantan Staf Khusus Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nantinya.

Denny menganggap kalau niat baik untuk mengawal MK khususnya terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, malah dibelokkan menjadi wacana politik.

Menurut Denny, cara itu dilakukannya sebagai bentuk terhadap advokasi publik agar MK tetap berada di jalur yang benar. Ia mengingatkan MK sebagai lembaga marwah penjaga k

Mahfud mengingatkan, putusan MK sedianya tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Mahfud menekankan, bahwa putusan MK tersebut menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan.

Konflik lama antara mantan President Susila Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (AU) tampaknya belum sepenuhnya berakhir.

Denny Indrayana yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM pada era Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan maju